riau24 Ditanya Pajak Sarang Burung Walet, Kabid Dinas Pendapatan Siak Terkesan Menghindar | Berita Riau
Minggu, 17 Desember 2017

Bisnis Sarang Burung Walet

Ditanya Pajak Sarang Burung Walet, Kabid Dinas Pendapatan Siak Terkesan Menghindar

0
Ditanya Pajak Sarang Burung Walet, Kabid Dinas Pendapatan Siak Terkesan Menghindar
Berita Riau -  Ditanya Pajak Sarang Burung Walet, Kabid Dinas Pendapatan Siak Terkesan Menghindar
Siak, Riau24.comPeraturan Daerah Kabupaten Siak tentang usaha sarang burung walet dinilai tak berhasil dilakukan dengan baik alias mandeg di tengah jalan.

Bangunan ruko yang menjadi usaha sarang burung walet berada di sekitar kawasan padat penduduk menggangu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Suara bising dari kaset usaha burung walet selama 24 jam tersebut sangat menganggu kenyamanan warga sekitar. Belum lagi kotoran burung dan lainnya menjadi keluhan masyarakat sekitar.

"Kami minta kepada pengusaha sarang burung walet agar jangan hanya memikirkan keuntungan kalian saja, tapi pikirkan juga kenyamanan masyarakat sekeliling kalian," ujar Purwanto, Ketua LSM di Kabupaten Siak.



Tidak hanya itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bisnis ini harusnya juga menjanjikan, jika melihat ramainya usaha tersebut. Namun, uang yang harusnya masuk ke pemerintah daerah diduga tak jelas alurnya.



Menurut Purwanto, jumlah usaha sarang burung walet di Kabupaten Siak cukup banyak.

"Ada ratusan hingga mencapai seribu lebih gedung yang diperuntukkan sebagai sarang walet. Hanya saja, dari sisi kontribusi kepada pendapatan daerah Kabupaten Siak usaha sarang walet terbilang minim, bahkan zero (nol besar). Sangat ironis dan sulit diterima akal sehat," ungkapnya.


Nihilnya PAD Siak dari usaha budidaya sarang walet ini lantaran hasil yang diperoleh dari restribusi dan pembayaran lainnya terkait burung walet ini, sudah dibayar oleh pengusaha sarang walet ke UPTD-UPTD Kecamatan per triwulannya, namun raib dan tidak sampai ke Pemda Siak.


Hal senada disampaikan Indra (31) tokoh masyarakat Sungai Apit, bahwa dengan banyaknya gedung sarang walet di daerahnya membuat masyarakat resah.

Pasalnya, air hujan tidak bisa dimanfaatkan akibat kotoran burung walet.

Dan sangat disayangkan, ternyata berdasarkan informasi para pengusaha walet, mereka mengaku sudah membayar pajak, namun uang pajak tersebut diduga tidak sampai ke pemerintah daerah.


"Untuk itu, kepada pemerintah agar dapat menindak tegas pemilik gedung-gedung sarang walet yang mengakibatkan masyarakat resah. Dan kami juga berharap kepada pihak penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Siak agar dapat mengusut pajak sarang walet yang diduga ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum dinas terkait," tegasnya.


Pantauan di lapangan, banyak pengusaha penakaran sarang walet yang sudah membayar pajak dengan bukti-bukti yang akurat, namun uang pajak mereka dipertanyakan dan diduga tidak masuk ke PAD Kabupaten Siak.


Sementara itu Kabid Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Siak, Muzamil, ketika dihubungi melalui telepon selulernya, tidak bisa memberi kejelasan terkait pajak penakaran sarang walet ini.

"Saya sibuk pak, sekarang saya lagi rapat nanti saya hubungi kembali," katanya dengan singkat.   (***)



R24/lin

Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru