riau24 Dualisme Kepengurusan KONI Pekanbaru, Walikota Firdaus: Saya Tidak Ikut Campur | Berita Riau
Jumat, 20 Oktober 2017

Pekanbaru

Dualisme Kepengurusan KONI Pekanbaru, Walikota Firdaus: Saya Tidak Ikut Campur

0
Walikota Pekanbaru, Firdaus
Berita Riau -  Dualisme Kepengurusan KONI Pekanbaru, Walikota Firdaus: Saya Tidak Ikut Campur
Riau24.com- Walikota Pekanbaru, Firdaus mengaku tak ikut campur dalam dualisme kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pekanbaru.


"Saya serahkan ke KONI sendiri, saya tidak ikut campur," ujar Firdaus kepada Riau24.com, Kamis 12 Oktober 2017.


Ditanyai mengenai anggaran yang telah dikucurkan Pemerintah Kota Pekanbaru kepada KONI Pekanbaru, Firdaus menyebut mengenai pencairan itu pasti ada pertanggungjawabannya.


"Soal ilegal atau tidak legalnya (anggaran), KONI sendiri yang tau. Soal pencairan anggaran, tentu ada pertanggungjawaban," sebutnya.


Mengenai dualisme kepengurusan ini pula, Firdaus berharap KONI dapat menyelesaikan masalah organisasinya secara dewasa.


"Selesaikan secara dewasa. Organisasinya berdewasalah," singkatnya.


Seperti diketahui, dualisme kepengurusan KONI Pekanbaru ini terjadi antara Amran Tambi dan Anis Murzil.


Menurut Penasehat Hukum KONI Kota Pekanbaru versi Amran Tambi, Taufik Tanjung SH MH sengketa kepengurusan KONI Pekanbaru menetapkan bahwa Amran Tambi tetap menjadi Ketua KONI Kota Pekanbaru yang sah.


Hal itu diputuskan langsung oleh Badan Arbitrase Olahraga Nasional (BAORI) dalam sidang sengketa kepengurusan antra KONI Kota Pekanbaru versi Amran Tambi dan Anis Murzil, Rabu 11 Oktober 2017 kemarin.


Taufik Tanjung menyatakan BAORI telah memberikan keputusan dalam sidang terakhir bahwa SK nomor 41 yang menunjuk Anis Murzil sebagai Ketua KONI Kota Pekanbaru dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.


"Atas dasar keputusan sidang terakhir BAORI ini, memastikan bahwa kepengurusan KONI Kota Pekanbaru yang sah masih di bawah pimpinan Amran Tambi dan SK nomor 41 dicabut karena jelas tidak sah," kata Taufik.


Terkait anggaran KONI Kota Pekanbaru yang telah dicairkan oleh Anis Murzil sebesar Rp3 miliar, Taufik menyatakan, dana tersebut harus dikembalikan seluruhnya ke Pemko Pekanbaru. 


"Untuk proses pencairan dana yang sudah disalurkan ke cabor-cabor oleh KONI Kota versi Anis Murzil, kita belum dapat memastikannya dan harus dirapatkan terlebih dahulu dengan pengurus," ungkapnya.


Sementara itu, menurut Bidang Organisasi KONI Provinsi Riau, Sudarman Umar yang mengikuti jalannya persidangan menyampaikan bahwa Majelis Hakim Baori memutuskan bahwa Musyawarah Olahraga Kota Luar biasa (Musorkotlub) KONI Pekanbaru sah dan berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.


"Sidang dipimpin Gusti dan Palti Saragih. Gugatan Tambi kalah, dan wajib bayar uang perkara Rp50 juta rupiah. Hakim memutuskan Musorkotlub sah," jelas Sudarman Umar.


Mengenai SK 41 yang menurut Hakim Baori belum memiliki kekuatan hukum, Sudarman Umar menyebut domain persoalan itu ada di KONI Provinsi, dan bukan pada ranah KONI Pekanbaru hasil Musorkotlub.


"Memang tadi dikatakan SK 41 tidak berkekuatan hukum. Hakim meminta untuk ditunjuk Carataker. Namun Carataker bukan untuk memilih ketua, tapi untuk merevisi kalimat Pergantian Antar Waktu di SK 41," imbuhnya.


Loading...

Bagikan : #Tagline News : Riau | Berita Riau | Berita Pekanbaru | Berita Kampar | Berita Siak | Berita Inhu | Berita Inhil | Berita Bengkalis | Berita Rohil | Berita Meranti | Berita Dumai | Berita Kuansing | Berita Pelalawan | Berita Rohul | Berita Internasional | Advertising Pekanbaru
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Berita News24xx

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru