riau24 Kajari Rengat Segera Bentuk TIM | Berita Riau
Jumat, 09 Desember 2016

Ungkap Penyelewengan Dana Hibah KNPI Inhu

Kajari Rengat Segera Bentuk TIM

0
Ketua KNPI Inhu bersama Kajari Rengat
Berita Riau -  Kajari Rengat Segera Bentuk TIM
Inhu-Riau24.com-usai menerima laporan dari Ketua DPD KNPI Inhu, Kajari Rengat Teuku Rahman, SH, MH akan mempelajari dulu berkas tersebut secara serius dan segera menindaklanjutinya. Dengan adanya laporan ini menurut Teuku akan membuka kemana arah seluruh aliran dana hibah tahun 2014 sebesar Rp. 5,950 milliar tersebut.

"Dengan adanya laporan ini, kita akan bisa mengungkapkan kemana arah aliran dana hibah tersebut. Serta kita bisa mengetahui data konkrit siapa dan dimana penerima dana bantuan tersebut. Bisa saja dari 26 penerima dana hibah tersebut ditemukan kasus yang sama seperti yang dialami oleh KNPI." terang Teuku.

Dalam laporan yang dibuat oleh Ketua KNPI tersebut dijelaskan bahwa 24 daftar penerima dana hibah dengan total Rp.3.175 milliar terdapat 4 calon penerima dana hibah yang tidak disertai dengan proposal, dengan total anggaran sebesar Rp. 800 juta.

"Yang jadi permasalahannya adalah kita sebagai pengurus DPD KNPI Inhu tidak pernah menerima dana hibah tahun 2014, dan juga di tahun 2015 kita tidak mengajukan proposal untuk pengajuan bantuan dana tersebut. Tapi menurut lampiran korsup BPKP RIAU dana hibah yang diperuntukkan oleh KNPI telah dicairkan, tapi tidak diketahui oleh siapa dan bagaimana bisa dicairkan," terang Ketua KNPI Supri Handayani.

Dengan hal ini juga Kajari Rengat akan segera membentuk tim, tapi dalam pembicaraannya
beliau meminta waktu untuk itu. Karena masih ada 4 kasus yang sudah mencapai tahap pemberkasan dan 4 masih dalam penyidikan.

"Saya akan tetap menjadikan ini prioritas, tapi kita meminta waktu untuk hal ini. Mengingat masih ada beberapa kasus yang sama yang sudah harus dikejar ditambah lagi kekurangan personil yang kita miliki, tapi saya akan membentuk tim gabungan tim intelijen dan melibatkan jaksa yang ada," tambahnya.

Sementara itu Kabag Kesra saat dikonfirmasi melalui teleponnya oleh salah satu rekan media mengatakan bahwa laporan yang diberikan oleh BPKP RIAU tersebut berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Bupati, bukan yang dicairkan oleh Bagian Keuangan.

"Kita tidak melarang pihak KNPI melaporkan hal itu, silahkan saja. Laporan yang dikirim dan diterima oleh pejabat bupati adalah laporan yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) bupati bukan dari laporan penerimaan dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan Setdakab Inhu. Jadi kesalahan adalah lampiran BPKP bukan dari kita," terang Gema, sang Kabag Kesra.

Apapun alibi maupun alasannya, yang pasti adanya penyelewengan uang negara dengan
memanfaatkan jabatan yang dimiliki. Pihak media di Inhu menunggu gebrakan dari Kajari Rengat terkait hal ini. R24/mrd/toni
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru

Versi Mobile

   Riau24.com
                       Informasi Anda Genggam