riau24 Jaga Netralitas di Pilkada Riau, Kodim Rohil Teken Pakta Integritas | Berita Riau
Kamis, 15 November 2018

Jelang Pilkada

Jaga Netralitas di Pilkada Riau, Kodim Rohil Teken Pakta Integritas

0
Penandatanganan pakta integritas/msy
Berita Riau -  Jaga Netralitas di Pilkada Riau, Kodim Rohil Teken Pakta Integritas
Riau24.com - Jajaran Kodim 0321 Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) melakukan penandatanganan pakta integritas netralitas TNI dalam menghadapi Pilgubri dan Pilbup Rohil 2018, Kamis (15/2) di halaman kantor Kodim di Bagansiapiapi.

Penandatanganan itu, disaksikan langsung pihak KPUD, Panwaslu dan pihak kepolisian. Usai melakukan penandatanganan, anggota TNI juga diberikan buku saku yang isinya soal netralitas dan sikap yang harus dilakukan anggota TNI dalam menghadapi Pilgubri ini.

Dalam sambutannya Komandan Kodim 0321 Rohil Inf Didik Efendi menjelaskan, dalam pelaksanaan Pilkada ini, tidak menutup kemungkinan berpotensi menimbulkan konflik dan kerawanan berupa pertikaian yang dapat mencederai pesta demokrasi nasional bahkan dapat mengoyak kebhinnekaan bangsa.

Oleh sebab itu, hal ini perlu jadi perhatian bersama. Sebab jika potensi konflik dan kerawanan ini tidak ditangani segera, bukan tidak mungkin dapat memicu kegagalan Pilkada serentak 2018 yang juga bisa berimbas pada Pemilu dan Pilpres 2019.

Maka dari itu, seluruh prajurit Kodim 0321 Rohil dimanapun bertugas untuk selalu berpegang teguh pada komitmen TNI dan menghindari sikap dan prilaku yang menjurus pada politik praktis.

"TNI bersikap netral sesuai amanah reformasi internal TNI dan melaksanakan pengamanan sesuai dengan prosedur yang berlaku," pintanya.

Adapun lima poin penting yang wajib dipedomani prajurit TNI diantaranya:

Pertama, netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pilkada. Kedua, mengamankan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri.

Ketiga, pajurit TNI tidak gunakan hak pilih baik dalam Pemilu maupun Pilkada. Keempat, khusis bagi keluarga TNI (istri, suami, anak prajurit TNI) maupun ASN, hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi satuan dilarang mengarahkan dalam menentukan hal pilih tersebut.

Kelima, sesuai UU RI No 34 Tahun 2004 tentang TNI, prajurit TNI yang akan mengikuti Pemilu atau Pilkada, harus membuat surat pengunduran diri dari dinas aktif sebelum tahapan pelaksaan Pilkada atau Pemilu.(***)



R24/msy




Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Berita News24xx

loading...

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru