riau24 Jaksa Tuntut Enam Terdakwa Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Lahan TNTN | Berita Riau
Selasa, 24 April 2018

KORUPSI

Jaksa Tuntut Enam Terdakwa Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Lahan TNTN

0
Foto : Ilustrasi Internet
Berita Riau -  Jaksa Tuntut Enam Terdakwa Dugaan Korupsi Penerbitan Sertifikat Lahan TNTN
Riau24.com- Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menggelar sidang lanjutan Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penerbitan Sertifikat lahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kamis 12 April 2018 sore.

Dalam kasus ini, telah ditetapkan enam orang terdakwa yang terbukti terlibat Tipikor penertiban sertifikat lahan TNTN tersebut.

Ke enam terdakwa yang duduk di kursi pesakitan yaitu Zaiful Yusri, Subiakto, Hisbu Nazar, Abdul Rajab, Rusman Yatim, serta Edi Erisman.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Lexi dan BP Ginting membacakan tuntutan terhadap enam terdakwa secara bergantian,  tuntutan pertama dibacakan untuk terdakwa Zaiful Yusri. 

"Menuntut terdakwa Zaiful Yusri dengan kurungan enam tahun penjara, denda Rp 200 Juta, subsidair 3 bulan kurungan," ujar JPU Lexi membacakan tuntutan di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Bambang Miyanto. 

Sedangkan untuk terdakwa lainnya, Subiakto, Hisbu Nazar, Abdul Rajab, Rusman Yatim, serta Edi Erisman dituntut hukuman kurungan berbeda dari Zaiful Yusri. Mereka dituntut kurungan lima tahun penjara. 

"Kelima terdakwa ini dituntut denda yang sama dengan Zaiful Yusri, mereka dituntut membayar denda 200 juta subsidair 3 bulan kurungan." Ucap Lexi.

"Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2 Miliar, saat diperiksa terdakwa berbelit dalam memberikan informasi," lanjutnya. 

Jaksa memberikan dakwaan Primair terhadap terdakwa setidaknya dikenai tiga pasal, pertama Pasal 1 ayat (2) UU No 56 tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian Jo Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang pada Pokoknya mengatur luas maksimum kepemilikan lahan. 

Yang kedua Pasal 4 ayat (2) huruf b UU No 41 th 1999 tentang kehutanan Jo Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah Negara

Yang terakhir dikenai Pasal 30 ayat (1) Huruf b Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah Jo Pasal 12 Jo Pasal 13

Sementara dakwaan Subsider dikenakan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dalam perkara ini, jaksa juga sudah melakukan penyitaan lebih dari 500 Hektare lahan perkebunan di kawasan  TNTN.

R24/amri
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Berita News24xx

loading...

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru