riau24 Komisi IV DPRD Minta Angkutan Perusahaan di Rohul Gunakan Plat BM | Berita Riau
Selasa, 18 Desember 2018

Desak Pemprov Riau Buat Aturan

Komisi IV DPRD Minta Angkutan Perusahaan di Rohul Gunakan Plat BM

0
Ketua Komisi IV DPRD Rohul Nono Patria Pratama SE,/des
Berita Riau -  Komisi IV DPRD Minta Angkutan Perusahaan di Rohul Gunakan Plat BM
Riau24.com - Saat ini angkutan perusahaan yang beroperasi di wilayah Rokan Hulu sebagian besar masih menggunakan plat non BM. Menyikapi kondisi itu, Komisi IV DPRD Rohul meminta pihak perusahaan untuk menggunakan plat BM.

Ketua Komisi IV DPRD Rohul Nono Patria Pratama SE, dari pantauannya  mobil angkutan Non BM ini mengangkut berbagai hasil bisnis para pengusaha besar seperti Crude Palm Oil (CPO), Inti (Kernel), Cangkang dengan menggunakan kendaraan bermuatan 25-35 ton dengan nomor plat non BM.

Bahkan mobil-mobil tersebut bebernya, mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) dari Ram atau dari timbangan agen yang miliki PB ke Pabrik Kelapa Sawit antar kecamatan dan desa.

"Terkait pengangkutan muatan di atas rata-rata kapasitas beban yang ditanggung jalintas di Rokan Hulu tentu akan mempercepat jalan rusak di Rohul. Demikian juga pajaknya bukan di Rokan Hulu namun Rokan Hulu yang menanggung biaya perbaikan jalan yang rusak, inikan tidak adil,"tegas Anggota DPRD Rohul dari Fraksi Partai Golkar ini Senin, (7/5/2018)

Untuk itu, Komisi IV DPRD Rohul yang membidangi Perhubungan ini, meminta Pemprov Riau dan Pemkab Rohul membuat Aturan atau Perda yang jelas dan tegas dengan tidak bertetangan dengan peraturan pemerintah yang sudah ada, sehingga angkutan tonase besar ini tidak semena-mena asal angkut muatannya dari Rohul di bawa ke luar daerah dan begitu juga di wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Jalintas terselamatkan dari kerusakan parah akibat tonase yang tidak sesuai kapasitas jalintas kelas 3 ini.

Nono memberi contoh, seperti di Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan Pengusaha atau perusahaan mobil angkutannya melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah setempat, sehingga seluruh aktivitas mobil anggkutan muatan besar itu terawasi dan peduli dengan kerusakan jalan di sana.

"Untuk itu, kita mendorong Pemerintah Riau dan Pemkab Rohul melakukan kajian tentang mobil angkutan non BM ini, dan Perusahaan mobil juga kita minta menggunakan Amdal Lalulintas dan tidak mengangkut diatas kapasitas tonase jalan di Rokan Hulu," tegas Nono lagi

Selain itu, Nono juga mencontohkan angkutan CPO, Inti dan Cangkang dari PKS PT KAS yang belum lama ini menjadi pembicaraan hingga dilakukan penertiban dari Petugas Gabungan Dishub, Polri dan TNI di Rohul, karena tonase anggkutannya tidak sesuai kapasitas jalan di Rohul dan melawati jalan ibukota, padahal PT KAS itukan beralamat di Desa Papaso Sumatera Utara namun anggkutannya lewat di Ubu Kota Rohul.

"Kalau aturannya sudah dibuat. Sehingga Kabupaten Rohul menjadi initiator di Riau terkait mobil anggkutan ini," tandasnya.(***)



R24/des
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Berita News24xx

loading...

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru