riau24 Gemetar Desak Polda Riau Ungkap Keterlibatan Wakil Bupati Bengkalis | Berita Riau
Selasa, 21 Agustus 2018

Dugaan Korupsi Pipa Transmisi

Gemetar Desak Polda Riau Ungkap Keterlibatan Wakil Bupati Bengkalis

0
Foto : istimewa
Berita Riau -  Gemetar Desak Polda Riau Ungkap Keterlibatan Wakil Bupati Bengkalis
Riau24.com- Puluhan masa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Tembilahan Anti Korupsi (Gemetar) menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Mapolda Riau, Selasa 15 Mei 2018 sore.

Aksi Gemetar ini terkait kasus dugaan korupsi pipa transmisi 2013 di Kabuapaten Tembilahan, yang diperkirakan merugikan negara miliaran rupiah.

Masa menuntut pihak penegakan hukum, yakni Polda Riau dan Kejati Riau melakukan gelar perkara kembali, dalam  bentuk menindak lanjuti kasus korupsi pipa transmisi 2013.

Masa menilai penegakan hukum masih lemah dalam menentukan tersangka dalam kasus ini. 

Yang sudah ada, hanya dua orang tersangkanya, diduga masih ada  tersangka lainnya yang masih berkeliaran menghirup udara segar diluar. 

"Kami minta penegak hukum yang ada di Riau, supaya untuk menindak lanjuti secara intensif agar kasus ini cepat selesai," ujar Kordinator Lapangan Gemetar dalam orasinya, Selasa 15 Mei 2018 siang.

Menurut Sandi, masih ada oknum lain sebagai tersangka baru yang terlibat dalam kasus ini. Saat ini yang bersangkutan telah diperiksa polisi sebagai saksi, yakni Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad. 

Muhammad sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Riau pada masa itu, diduga kuat ikut terlibat dalam kasus korupsi pipa transmisi di Tembilahan ini.

"Disini, kami menduga ia terlibat dalam kasus dugaan korupsi pipa transmisi Tembilahan. Karena semua anggaran pada saat itu keputusan dalam kuasa  dia," pungkas Sandi. 

Hingga saat ini penegak hukum baru menetapkan dua tersangka, yaitu Sabar Stevanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja yang merupakan pihak rekanan, dan Edi Mufti BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

Sementara itu, Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, yang saat itu menjabat Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau, sebelumnya pernah diperiksa penyidik sebagai saksi dalam perkara ini. Sejumlah saksi diambil dari pihak yang melaksanakan proyek, baik dari pihak pemerintah maupun rekanan.

Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3 miliar lebih. Proyek diduga tidak sesuai spesifikasi, yang mengakibatkan potensi kerugian negara Rp1 miliar lebih.

Sementara pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. 

Selain itu, pada item pekerjaan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.

Proyek yang dimulai pada 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai. 

Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan. Namun pihak Dinas PU Riau disebut tidak melakukan hal tersebut.***
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Berita News24xx

loading...

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru