riau24 Bawaslu: Sekjen dan Wasekjen PSI Terancam Hukuman Penjara | Berita Riau
Selasa, 18 Desember 2018

Nasional

Bawaslu: Sekjen dan Wasekjen PSI Terancam Hukuman Penjara

0
Abhan
Berita Riau -  Bawaslu: Sekjen dan Wasekjen PSI Terancam Hukuman Penjara
Riau24.com- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan, ada Dua pengurus inti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang terbukti menginisiasi pelaksanaan kampanye di luar jadwal oleh parpol tersebut. Atas perilakunya, kedua pengurus DPP PSI itu terancam sanksi pidana penjara.
 
"Bahwa perbuatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Raja Juli Antoni dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Chandra Wiguna yang melakukan kampanye di luar jadwal melalui iklan di Harian Jawa Pos pada 23 April lalu merupakan tindak pidana pemilu yang melanggar ketentuan pasal 492 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017," jelas Abhan dilansir dari Republika Kamis 17 Mei 2018.
 
Atas perbuatannya itu, lanjut Abhan, kedua petinggi PSI ini terancam sanksi pidana penjara maksimal selama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta. "Keduanya terancam sanksi pidana tersebut, jika memang dalam persidangan nanti terbukti menguatkan kesalahan keduanya," tegasnya.
 
Abhan menjelaskan, elemen dalam iklan kampanye yang menguatkan pelanggaran tindak pidana pemilu. Dalam iklan antara lain terdapat materi ajakan untuk berpartisipasi dalam polling yang digelar oleh PSI, materi alternatif capres dan cawapres serta kabinet kerja Presiden Joko Widodo periode 2019-2024, foto Joko Widodo, lambang PSI, nomor urut PSI sebagai peserta Pemilu 2019.
 
"Hal ini termasuk dalam kegiatan melakukan kampanye sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 35 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Di mana kampanye diartikan sebagai penyampaian visi, misi, program dan/citra diri," ujarnya
 
Abhan menambahkan, temuan ini sudah diteruskan kepada Bareskrim Polri pada Kamis pagi. Sebelumnya, anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, mengungkapkan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh PSI makin menguat jelang penetapan status perkara tersebut. Menurut dia, keterangan dari para saksi ahli juga sejalan dengan dugaan Bawaslu.
 
"Dugaan awal kami adalah pelanggaran berupa kampanye di luar jadwal. Kemudian, berdasarkan hasil klarifikasi kami dengan sejumlah pihak, dugaan itu semakin menguat," ujar Afif kepada Republika di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa 15 Mei 2018 
 
Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan PSI siap menghadapi sanksi jika memang terbukti melakukan pelanggaran kampanye pemilu. "Akan kami jalankan dan kami tidak akab lari," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni, ketika dihubungi wartawan, Selasa (15/5).
 
Kendati siap menerima sanksi, Raja menegaskan iklan berupa polling yang dibuat PSI bukan merupakan bagian dari kampanye pemilu. Menurut Raja Juli, iklan itu adalah pendidikan politik untuk masyarakat.(***)
 
 
R24/iko


Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Berita News24xx

loading...

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru