riau24 Ray Rangkuti : Tak Ikut Rapat, DPR Bisa Langsung Pecat Kader PDI-P  | Berita Riau
Selasa, 12 Desember 2017

Ray Rangkuti : Tak Ikut Rapat, DPR Bisa Langsung Pecat Kader PDI-P 

1
Suasana Kampanye PDIP Dalam 'Pesta Demokrasi' (Ilustrasi))
Berita Riau -  Ray Rangkuti : Tak Ikut Rapat, DPR Bisa Langsung Pecat Kader PDI-P 
 
Jakarta-Riau24.com-Pengamat Politik Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu bisa langsung pecat tiga kader PDI Perjuangan yang belum menyerahkan surat Pergantian Antar Waktu (PAW) karena sudah beberapa kali tidak mengikuti rapat DPR.
 
"Kan ini sudah bisa dilihat bahwa mereka bertiga, tidak ikut dalam rapat DPR berkali-kali. Maka, ini menjadi kewenangan DPR untuk memecat mereka dan itu sanksi pemberhentian tidak terhormat. Tapi kalo mau secara terhormat ya, PDI-P tinggal kirim surat," ujar Ray Rangkuti.
 
Selain itu, Ray Rangkuti jelaskan, bahwa ada dua mekanisme pada pemberhentian tiga kader PDI-P yang belum menyerahkan surat PAW tersebut. Diketahui ada tiga kader tersebut Puan Maharani, Pramono Anung, dan Tjahjo Kumolo.
 
"Pergantian ini kan bisa dua cara kemungkinan. Kalo dari halnya permintaan fraksi mengirimkan surat artinya berhenti secara terhormat. Ada juga pemecatan langsung dari lembaga DPR nya sendiri karena mereka melanggar kode etik," tambah Ray Rangkuti.
 
Ray menambahkan, sebenarnya DPR dalam hal ini bisa melempar isu padahal permasalahan surat PAW yang belum diserahkan oleh fraksi PDI-P bisa diselesaikan itu dengan keputusan yang langsung dikeluarkan oleh DPR sendiri.
 
"Ini nantinya bisa jadi merugikan keduanya. Baik di PDI-P rugi dan DPR juga rugi. Kursi akan kosong karena ketiga kader PDI-P sudah tidak aktif. Sehingga aspirasi dari masyarakat tidak kesampaian lagi di DPR. Selain itu juga merugikan negara," tuturnya.
 
Sebelumnya, tiga kader PDIP yaitu Puan Maharani, Tjahjo Kumolo dan Pramono Anung saat ini telah masuk dalam Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan masih tercatat sebagai anggota DPR.
 
Hal itu melanggar Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Sebab, dalam UU MD3, yang disahkan DPR RI pada 8 Juli 2014, dinyatakan anggota DPR dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara, atau di badan lain anggarannya berasal dari APBN/APBD. R24/dai/okezone 
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).

Berita News24xx

Loading...
loading...

Komentar Anda (tidak mengandung SARA)

Nelivera
Rabu, 12 Juli 2017 02:03 wib
Menjadi pemenang Bersama Bolavita D8C363CA (NEW) http://i.imgur.com/A5oZI6Q.jpg
Nama :
Komentar :
     

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru