riau24 Kasus Pencurian Hasil Laut di Rohil, Karmila Desak Aparat Rutin Patroli | Berita Riau
Rabu, 26 September 2018

Pemerintah

Kasus Pencurian Hasil Laut di Rohil, Karmila Desak Aparat Rutin Patroli

0
Karmila Sari
Berita Riau -  Kasus Pencurian Hasil Laut di Rohil, Karmila Desak Aparat Rutin Patroli
Riau24.com- Anggota DPRD Riau asal Rokan Hilir Karmila Sari menyoroti kasus sindikat pencurian hasil laut yang berhasil diringkus Tim SatPolair polres di perairan Rohil. Dalam kasus tersebut tiga orang di tembak satu meninggal dunia.
 
"Kejadian pencurian ke wilayah Rohil ini sudah bertahun-tahun. Tidak hanya ikan, sekarang kerang. Selain melewati batas wilayah, nelayan sumut juga menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan yang merusak biota laut, bahkan dalam sepekan mengusir sampai lima kali," kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau, Karmila Sari di Pekanbaru, Jumat. 14 September 2018.
 
Dia mendesak pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP-KKP agar membuat track patroli rutin dengan jadwal acak untuk pengawasan di daerah perbatasan seperti Panipahan Rohil. 
 
"Kejadian ini terus terjadi berulang-ulang padahal Polair sudah melakukan pengawasan. Kasihan nelayan Rohil, sangat mengandalkan alam dan memiliki fasilitas yang sederhana dan tradisional untuk menangkap ikan selama ini," sebut Karmila. 
       
Dia meminta, PSDKP-KKP yang berpusat di Belawan Sumatera Utara yang mencakup wilayah kerja (Belawan) Sumut, Langsa (Aceh) dan Rohil (Riau) meminta solusi tuntas yang berkesinambungan agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi. 
    
Menurutnya, nelayan Rokan Hilir selama ini sangat kooperatif mencoba melakukan perdamaian melalui MoU dengan nelayan Sumut, namun selalu saja nelayan sumut masuk ke wilayah Rohil. 
 
"Dengan kasus ilegal fishing ini, bagaimana kesejahteraan nelayan Rohil? Harusnya ini menjadi perhatian kita bersama," sebut Politisi Golkar Riau itu. 
     
Dia menjelaskan dengan diberlakukannya UU nomor 23 tahun 2014, pengawasan tersebut beralih ke wewenang Diskanlut Provinsi Riau. Hanya saja, pos UPT memang sudah ada tapi tidak aktif bertugas. 
      
"Kapal patroli pengadaan yg dianggarkan tahun ini juga belum terealisasi. Berat memang tugas kita, tapi tetap harus upaya utk mengatasi permasalahan yg berlarut-berlarut ini," jelasnya.
 
Dia mengatakan, Komisi II DPRD Riau dan Diskanlut Riau berinisiatif membuat rapat besar dengan mengundang PSDKP-KKP, Diskanlut Sumut, Jambi, Kepri, diskanlut kab/kota yg ada di Riau, Polair, dan HNSI dan pihak terkait. 
 
"Semoga ini menjadi momentum untuk solusi yang efektif dan efisien agar tidak ada pihak yg dirugikan, dicarikan win-win solutionnya,"tutupnya.(***)
 
 
R24/iko
Untuk berbagi Berita/ Informasi/ Peristiwa
Silahkan SMS ke No HP : +62 853 2000 4928,
atau email ke alamat : redaksi.riau24@gmail.com
(harap cantumkan data diri anda).
Loading...

Berita News24xx

loading...

Berita Terbaru

  • Subscribe
    untuk mendapatkan berita terbaru