Selain itu yang menjadi sasaran pemeriksaan pihaknya adalah  efektifitas desain dan implementasi pengendalian internal, termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun laporan keuangan.

“Kemudian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan” ungkapnya.

Kata dia, permasalahan yang berpotensi terjadi pada pemeriksaan antara lain mengenai dana desa, laporan keuangan desa, dan pemberian hibah kepada badan atau lembaga dan organisasi masyarakat yang tidak memenuhi syarat (SKT/Badan Hukum).

Dia  berharap semua OPD bisa berkoordinasi dengan baik, sehingga proses audit  berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan.(***)

R24/lin