RIAU24.COM - JAKARTA- Dana data untuk geodesi masih dikelola yayasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sehingga tidak masuk ke dalam kas negara.

Hal itulah yang diungkapkan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat rapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Agus awalnya menjelaskan, bahwa dalam kajian pihaknya akan sektor minyak dan gas (Migas) ditemukan adanya banyak data geodesi di beberapa instansi. "Jadi investor itu suka bingung bahwa data geodesi kita itu ada di Pertamina, ESDM dan Pusdatin," jelasnya.

zxc2