RIAU24.COM - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menolak wacana teks khotbah Jumat diatur pemerintah. Ace juga membandingkan wacana itu dengan kondisi di era orde baru.

"Pengaturan teks khotbah Jumat di masjid-masjid jelas merupakan bentuk 'penyeragaman' materi khotbah. Di era orde baru saja, tidak ada itu pengaturan teks khotbah Jumat. Jika wacana pengaturan teks khutbah itu dilakukan, Pemerintah terlalu ikut campur terhadap urusan keagamaan masyarakat," kata Ace melansir detik.com, Jumat (24/1/2020).

Menurut Ace, wacana itu tak perlu dilakukan. Dia mengingatkan agar kemampuan masyarakat memilih khatib salat Jumat tak perlu diragukan.

"Saya kira tidak perlulah pemerintah membuat konsep khotbah yang harus dibacakan oleh seluruh khatib salat Jumat. Jangan meragukan kemampuan masyarakat untuk menunjuk para khatib yang biasa memberikan khotbah di masjid-masjid," ujarnya.