DPR ke Muhadjir: Negara Tak Perlu Ikut Campur Soal Jodoh

RIAU24.COM -  Wakil Ketua komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily tak sependapat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy soal fatwa perkawinan antara orang kaya dan orang miskin. 

Menurut Ace negara tak perlu masuk sampai ke ranah perjodohan Perkawinan merupakan hak privat warga negara. 

"Soal memilih jodoh itu urusan pribadi, tak perlu ikut campur negara. Ajaran Islam tentang perjodohan se-kufu' (setara) juga tak harus dimaknai sebagai kesalahan penafsiran," kata Ace melansirr dari CNNIndonesia.com, Jumat 21 Februari 2020.

Ace memaklumi jika Muhadjir melontarkan pernyataan itu sebagai selingan atau intermeso. Namun dia menilai pernyataan itu tidak tepat karena Muhadjir bagian dari negara.

Ketua DPP Partai Golkar itu juga memahami niat Muhadjir untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Akan tetapi, menurutnya, banyak cara lain yang seharusnya ditempuh pemerintah untuk mengatasi hal itu.

"Lebih baik pemerintah mencari cara dan strategi yang tepat agar bagaimana kita dapat menanggulangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menyejahterakan rakyat," ucap Ace.