Asrori: Seluruh Elemen Harus Berkontribusi Dalam Penanganan Covid-19, Jangan Biarkan Masyarakat Kuansing Menderita

Minggu, 19 April 2020 | 19:19 WIB
Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Azrori Analke Apas, SE politisi muda PPP Kuansing bersama istri (foto/ist) Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Azrori Analke Apas, SE politisi muda PPP Kuansing bersama istri (foto/ist)

RIAU24.COM -  KUANSING- Wabah Virus Corona Disease (Covid-19) memang bukan sembarang wabah, wabah ini sangat ganas dan mampu membunuh setiap insan yang disentuhnya dalam waktu yang singkat. Meskipun wabah ini tidak pernah terlihat secara kasat mata, akan tetapi sangat ditakuti karena telah lebih dari ratusan juta penduduk dunia menjadi korban, 

Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari upaya pencegahan sampai penanganan virus Corona. Masyarakat butuh kepastian bahwa seluruh pihak terkait siap dengan prosedur operasional standar (SOP), sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari penyebaran wabah virus bernama COVID-19.

"Tapi yang paling penting adalah satu hal, bahwa semua langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab Kuansing harus diketahui oleh publik. Sehingga kepanikan itu tidak berdampak kepada mereka sampai pada persoalan detail apa-apa saja yang masyarakat harus tahu," Ungkap Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, Azrori Analke Apas, SE, ketika dihubungi Riau24.Com dikediamannya, Jumat (17/4/2020). 

Dalam pencegahan Covid-19 yang dilakukan oleh Pemkab Kuansing saat ini, Dirinya, sangat mensupport sekali karena telah melakukan penyemprotan Disinfektan terhadap Wabah Virus Covid-19 di seluruh tempat keramaian, seperti Jalan, Pusat Perkantoran, Mesjid, Mushalla, Pasar dan rumah.

Begitu juga upaya pengawasan telah dilakukan dengan mendirikan Posko Pengawasan (Poskowas), di lima titik daerah perbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi, seperti Kabupaten Kuansing dengan Kabupaten Sijunjung (Sumbar), Kuansing dengan Kabupaten Damasraya (Sumbar), Kuansing dengan Kabupaten Inhu, Kuansing dengan Kabupaten Kampar, Kuansing dengan Kabupaten Pelalawan.

"Jadi dalam pencegahan terhadap Covid-19 ini, harus dari semua sisi termasuk pengawasan, dan pemantauan di posko perbatasan juga harus diperketat," ujarnya.

Selanjutnya Pemkab harus memaksimalkan laman situs atau website resmi, karena masyarakat juga membutuhkan rujukan sebagai sumber informasi resmi, termasuk soal Covid-19, Contohnya saat ada berita hoaks jika wabah Covid-19 telah menyebar dan masuk ke suatu daerah (Kecamatan/ Desa), maka masyarakat juga harus memiliki rujukan untuk mencari informasi yang benar.

Dalam website resmi pemerintah tersebut, harus ada informasi tentang gambaran umum wabah Covid-19, Pemanfaatan masker, Pencegahan penularan virus, dan Langkah langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika mendapati gejala-gejala pada dirinya. "Jadi mestinya website resmi pemerintah ini tidak hanya sekedar berisi rilis kegiatan, agenda atau seremoni belaka. Tapi masyarakat harus menjadikan itu sebagai sumber rujukan informasi utama tentang Covid-19," ujarnya.

Dirinya menambahkan, soal kepanikan masyarakat tentang Covid-19 ini terjadi, karena ketidaktahuan mereka.Kurangnya informasi soal penggunaan masker, misalnya menyebabkan banyak orang memborong stok masker, sehingga stok kosong di mana-mana.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui soal siapa yang memiliki kewajiban untuk mempublikasikan hal semacam itu. Makanya pemerintah diharapkan aktif bersosialisasi.

Dikatakan Asrori, bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dianggapnya belum maksimal dalam melakukan sosialisasi, bahkan dirinya sempat mengalami kepanikan saat ada kabar beredar soal Covid-19, yang masuk ke Kuansing, dan apalagi warga. " Dalam penanganan pasien selama Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP), oleh pihak Rumah Sakit dan Puskesmas harus dilayani secara maksimal," Ujar Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Kuansing.

Jadi Dinkes dalam hal mempublikasi, hal-hal yang dilakukan dan persiapannya harus lebih dimaksimalkan. Lebih dioptimalkan karena meskipun mereka menyampaikan ada yang lebih parah dari virus ini, tapi bukan di situ soalnya. "Yang paling penting adalah masyarakat tahu bahwa ketika itu terjadi, pemerintah siap," ujarnya lagi.

Selain itu, Dinas Kesehatan harus lebih maksimal dalam pemantauan dan juga harus menggandeng Media dalam setiap pemantauan ke lapangan. " Diskes harus aktif turun kelapangan dengan menggunakan segala media, apa pun publik harus tahu dan masyarakat pun harus tahu. Sebab, jikalau masyarakat tidak tahu pasti mereka akan paniklah,, sehingga jangan buat masyarakat panik," tuturnya.

Selain itu, pihak Puskesmas juga harus mampu memberikan data yang akurat terhadap pasien yang terdampak wabah Covid-19. " Koordinasi akurat data pasien dan lengkapi dengan APD, serta lebih ditingkatkan pelayanan khususnya terhadap warga yang terkena Covid-19 tersebut," Ujarnya yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kuansing.

Untuk membantu masyarakat dalam menghadapi Covid-19, maka DPRD Kuantan Singingi (Pimpinan dan Anggota telah sepakat untuk memangkas anggaran tahun 2020, yang terdapat disekretariat DPRD untuk direlokasi guna penanganan Covid-19, dan dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat sekarang ini.

Putra kelahiran Pebaun Kecamatan Kuantan Mudik ini menyebutkan dalam situasi penuh keprihatinan sekarang ini, keselamatan masyarakat merupakan hal yang paling utama, baik kesehatan dan kondisi sosial ekonominya. Oleh sebab itu, dewan memangkas anggaran supaya dapat dipergunakan untuk penanganan Covid-19, dan program perlindungan sosial ekonomi masyarakat. 

"Kita berharap tidak ada warga Kuansing yang positif Covid-19, dan upaya pencegahan itu memang membutuhkan anggaran yang sangat besar. Makanya kita sangat setuju anggaran dewan ini dipangkas dan dipergunakan untuk melindungi masyarakat, dan juga jaminan sosial dan ekonomi untuk warga akibat dampak Covid-19 ini,” tambahnya.

Kemudian, katanya, Pemkab Kuansing harus serius dalam penanganan Covid-19 ini,  dan harus melakukan penambahan anggaran dari yang ada sekarang ini (Diperkirakan sekitar Rp. 49 Milyar), dengan cara melakukan pergeseran anggaran yang tidak bisa difungsikan untuk dapat dipergunakan dalam penanganan Covid-19 ini. Rasionalisasi anggaran kegiatan yang tidak penting ini, hendaknya tidak hanya DPRD saja akan tetapi juga diikuti seluruh OPD baik Setda, Badan, Dinas, Satuan dan Perangkat Daerah lainnya. "Termasuk juga nantinya Dana Desa harus segera diproses, agar dapat dipergunakan untuk penanganan Covid-19," tambahnya.


Bahkan Pemkab juga harus lebih memperbanyak memberikan bantuan kepada masyarakat. " Datanya harus kongkrit, warga yang memperoleh nya juga harus tepat sasaran, dan jangan sampai ekonomi masyarakat terhenti," Imbuhnya.

Tidak hanya itu, Katanya, seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kuansing, Dirinya juga meminta agar dapat ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam membantu masyarakat, khususnya yang berada di lingkup perusahaannya. " Jangan membiarkan masyarakat terkapar dan kesulitan ekonomi, sementara pihak perusahaan hanya mencari keuntungan di Kabupaten Kuantan Singingi," Tegasnya.

Oleh karena itu, sekali lagi dirinya meminta kepada instansi terkait, untuk dapat mendata jumlah perusahaan yang telah ikut berpartisipasi dan membantu dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Kuantan Singingi. " Jika masih ada perusahaan yang tidak ikut berpartisipasi atau membantu, lebih baik hengkang saja dari Kuantan Singingi ini karena hanya mencari keuntungan semata, tanpa memperhatikan kondisi masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Jika perlu tutup, dan persulit perpanjangan izin perusahaan tersebut," Ujarnya geram saat mengetahui masih ada perusahaan yang tidak mau membantu penanganan Covid-19 di Kuantan Singingi.

Pada kesempatan tersebut, dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dapat mencegah penyebaran wabah Covid-19. Marilah lakukan pola hidup sehat, kurangi aktivitas luar rumah, cuci tangan bersih dan bersihkan sekitar lingkungan pekarangan rumah, dan pihak desa harus melakujan pengawasan bagi para pendatang khususnya soal ODP," Tukas Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Kuansing III (Kecamatan Kuantan Mudik, Gunung Toar, Hulu Kuantan dan Pucuk Rantau) ini.

Biodata:

Nama         : Azrori Analke Apas
TTL             : Dumai, 01 Juli 1980
Alamat        : - Desa pebaun Hilir
                         Kuantan Mudik
                      - Perumahan 
                         Seminai 
                         Koto kari
Agama        : Islam
Pendidikan : D III
SD            : SDN 004 Dumai barat
SMP         : SMPN 1 DUMAI
SMA        : SMA BUDI DHARMA Dumai
PT                : AKPM PEKANBARU

Nama Isteri : WENI S,Pd.I
Nama Anak : Rifat Attalah Azwen
Organisasi   :
1. Presma. BEM AKPM Pekanbaru
2. Presidium FORKOMASRI
3. Bendahara IRM Riau
4. Kabid Ekonomi PC IMM PKU
5. Kabid Ekomoni PD IMM Riau
6. Kabid Ekonomi PD Pemuda Muhammadiyah kab. Kuansing
7. Dewan Penasehat n pendiri Forum komunikasi pemuda kuantan mudik berkarya
8. Pendiri Pasar Seni Lubuk Jambi
9. Ketua HIPMI Kuansing
10. Wakil ketua DPC PPP
11. Wakil ketua Fraksi PPP. (Adv/Zar)

PenulisR24/zar



Loading...
Loading...