Dia menekankan bahwa penyaluran bantuan dari Presiden dan Kemensos itu didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kata dia, Pemkab tidak memiliki punya kewenangan untuk mengubah data dari BPS itu.

“Kita sadar penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran, dan inilah yang sedang kita evaluasi untuk diusulkan kepada Pemerintah Pusat agar bisa melakukan perbaikan data. Contoh di Sambong ada seorang PNS masih terima bantuan. Mohon maaf Pemkab Blora tidak punya kewenangan untuk mengubah,” ujarnya.

zxc2