Komisi III DPR Desak Kejagung dan Polri Serius Tangani Kasus Impor Tekstil Ilegal

Kamis, 04 Juni 2020 | 21:53 WIB
Komisi III DPR Desak Kejagung dan Polri Serius Tangani Kasus Impor Tekstil Ilegal (foto/Int) Komisi III DPR Desak Kejagung dan Polri Serius Tangani Kasus Impor Tekstil Ilegal (foto/Int)

RIAU24.COM - Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana mengingatkan,  Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk tidak main-main dalam mengusut kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam importasi tekstil pada Dirjen Bea dan Cukai tahun 2018-2020.

Eva pun menyebutkan, pihaknya akan memanggil kedua institusi penegak hukum tersebut usai reses. "Usai reses kita akan panggil mereka," katanya saat ditemui wartawan, Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Baca Juga: Makin Menjadi-jadi, Tak Cuma Bakar Helikopter, Kelompok Bersenjata Papua Ini Tantang TNI Kejar Mereka



Alasan, Eva menyatakan hal tersebut, agar dua institusi tersebut bekerja serius. "Karena tidak ada ruang bagi siapapun untuk "bermain" atau mengambil keuntungan dari giat-giat penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan Agung maupun Polri," tandasnya.

Politisi NasDem ini menambahkan, kasus impor ilegal melalui pelabuhan tikus di Batam sudah sering terjadi. Bahkan, Kemendag periode lalu sebenarnya sudah melakukan pengetatan, namun saat pandemi Covid-19 justru dijadikan celah oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

"Import ilegal tekstil ini jelas merugikan Indonesia. Pertama, negara tidak mendapatkan bea masuk dari produk tekstil ini. Kedua, ini merugikan industri tekstil dalam negeri, baik itu perusahaan maupun UMKM. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 industri tekstil tidak bergeliat seperti biasanya," tandasnya.

Baca Juga: Reaksi Geram Warganet Usai Tengku Zul Sebut Orang Kulit Hitam Tak Boleh Masuk Surga

Agar hal itu tidak terulang kembali, Eva pun berharap, Kejagung dan Kepolisian  dapat memberikan masukan bagi Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.

Untuk diketahui, dua rumah pejabat Bea Cukai di Batam digeledah tim penyidik Jampidsus Kejagung RI.  Penggeledahan terhadap dua rumah milik petinggi Bea Cukai Batam ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan kasus dugaan penyelundupan 27 kontainer berisi tekstil impor premium yang diamankan di Pelabuhan Tanjungpriok, Maret 2020 lalu.

Seluruh kontainer bertolak dari Pelabuhan Batuampar, Batam. Dari 27 kontainer, faktur pengiriman menyebutkan 10 kontainer diimpor oleh satu perusahaan. Sementara itu, 17 kontainer lainnya diimpor oleh perusahaan lain asal Batam.

Temuan 27 kontainer itu milik PT FIB (Flemings Indo Batam) dan PT PGP (Peter Garmindo Prima) oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok. Saat pemeriksaan didapati ketidaksesuaian mengenai jumlah dan jenis barang antara dokumen PPFTZ-01 Keluar dengan isi muatan hasil pemeriksaan fisik barang oleh Bidang P2 KPU Bea dan Cukai Tanjung Priok.

Kemudian setelah dihitung terdapat kelebihan fisik barang, masing-masing untuk PT PGP sebanyak 5.075 roll dan PT FIB sebanyak 3.075 roll. Dalam dokumen pengiriman disebutkan kain tersebut berasal dari Shanti Park, Myra Road, India dan kapal pengangkut berangkat dari Pelabuhan Nhava Sheva di Timur Mumbai, India.

"Namun faktanya kapal pengangkut tersebut tidak pernah singgah di India dan kain-kain tersebut ternyata berasal dari China," pungkasnya.

PenulisR24/bis


Loading...
Loading...