Kartu Prakerja Dihentikan, DPR: Dari Awal Ini Kan Pemborosan Anggaran
RIAU24.COM - Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan Kartu Prakerja. Keputusan itu tertuang dalam surat Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja nomor S-148/Dir-Eks/06/2020/.
Surat per tanggal 30 Juni 2020 itu ditujukan kepada mitra proyek kartu Prakerja yaitu SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, dan Tokopedia. Sebelumnya kartu Prakerja juga menuia sorotan dari KPK hingga ditemukan beberapa potensi yang bisa menyebabkan kerugian negara.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai, penghentian paket pelatihan Prakerja ini sebagai bentuk lemahnya pemerintah dalam mengelola komunikasi publik.
“Setelah lama dikritik dan dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, baru sekarang dihentikan. Ini bukti lemahnya komunikasi publik pemerintah dengan banyak pihak,” ujar Netty kepada mengutip dari Jawapos. Jumat 3 Juli 2020.
Berdasarkan evaluasi, ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Manajemen Pelaksana (MP) di antaranya adalah mengenai tidak ada mekanisme yang dapat memastikan setiap peserta pelatihan menyelesaikan seluruh pelatihan.
“Setelah uang negara terpakai untuk hal yang kurang terukur output, out come dan benefitnya, program baru dihentikan. Dari awal ini kan pemborosan anggaran di tengah situasi krisis. Jadi, harus ada pertanggungjawabannya, karena bisa jadi ada pelanggaran hukum dan berpotensi merugikan negara,” katanya.
