Pengamat Musik Anggap Izin Konser Pilkada 2020 Aturan Bodoh

Jumat, 18 September 2020 | 18:01 WIB
Foto (internet) Foto (internet)

RIAU24.COM -  Pengamat musik, Wendi Putranto mengaku kesal ketika pertama kali mengetahui kebijakan yang ditetapkan oleh KPU terkait diperbolehkannya peserta Pilkada menggelar konser ditengah pandemi Covid-19. 

Baca Juga: Karena Hal ini, Gus Nur Ditangkap Polisi Dinihari Tadi

Sebagai pelaku industri musik, Wendi tahu betul perjuangan para pekerja kreatif yang rela kehilangan mata pencaharian dengan tidak menggelar penampilan demi mencegah penyebaran virus corona.

"Pas baca rencana konser kampanye KPU, otomatis meradang, marah, kesal, gondok karena dari teman-teman musisi, penyelenggara, band, itu benar-benar puasa manggung hampir enam bulan lebih," ujar Wendi melansir dari CNNIndonesia. Kamis 17 September 2020.

Secara tegas, Wendi menolak aturan KPU tersebut serta pihak berwenang untuk melakukan kajian ulang. Menurutnya, seharusnya KPU peka akan kasus Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat.

Sementara itu, aturan ini justru dapat memicu kerumunan yang menyebabkan penyebaran virus lebih luas.

Isu ini menjadi sorotan setelah KPU mengeluarkan izin tersebut melalui pasal 63 ayat (1) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pilkada di Tengah Bencana Nonalam Virus Corona, yang ditandatangani Ketua KPU, Arief Budiman, pada 31 Agustus 2020.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah tujuh jenis kampanye di pasal 63 ayat (1), di mana para kandidat calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada Serentak tahun 2020 diizinkan menggelar konser musik dalam rangka kampanye di tengah pandemi Covid-19.

Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menegaskan bahwa aturan terkait penyelenggaraan konser itu juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. 

Namun, Wendi menganggap dalih KPU yang mendasarkan keputusan tersebut pada undang-undang juga tak masuk akal.

"Bahwa aturan itu adalah amanat Undang-undang (UU) juga enggak bisa diterima akal sehat karena UU mana yang akan membahayakan keselamatan masyarakat luas. Kan enggak mungkin UU dibuat untuk menjerumuskan orang banyak," katanya.

"Ini menurut saya bodoh banget dan lagi-lagi kebutuhan politik saja."

Baca Juga: Tak Jua Tertangkap, KPK Minta Bantuan Masyarakat Cari Harun Masiku
Di tengah amarah ini, Wendi mengimbau agar para musisi atau artis serta event organizer tetap menolak tawaran untuk tampil di acara kampanye offline yang mengundang kerumunan.

"Ini enggak ada gunanya dan hanya mengundang bencana," ujarnya.

PenulisR24/riko



Loading...
Loading...