Yusril Sebut MK Bisa Batalkan UU Ciptaker, Asal....

Rabu, 04 November 2020 | 10:05 WIB
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra

RIAU24.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menyebutkan jika Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan Undang-undang Cipta Kerja secara keseluruhan.

Dikutip dari CNNIndonesia.com, itu bisa terjadi jika prosedur pembentukan Omnibus Law bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dia pun mengingatkan kepada pemerintah dan DPR untuk hati-hati serta argumentatif mempertahankan prosedur dalam proses pembentukan UU Ciptaker yang menggunakan cara omnibus itu.

"Saya katakan harus hati-hati dan benar-benar argumentatif karena jika prosedur pembentukan bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, maka MK bisa membatalkan UU Ciptaker ini secara keseluruhan, tanpa mempersoalkan lagi apakah materi yang diatur oleh undang-undang ini bertentangan atau tidak dengan norma-norma UUD 1945," ujar Yusril, Rabu, 4 November 2020.

Baca Juga: Nekat Pindahkan Jenazah Vanessa Angel, Doddy Sudrajat Terancam Penjara 9 Tahun

Dia menjelaskan dalam proses pembentukan undang-undang menggunakan metode omnibus, sangat mungkin akan mengubah undang-undang yang ada, disamping memberikan pengaturan baru terhadap sesuatu masalah.

Jika menggunakan landasan pemikiran yang kaku, kata dia, maka dengan mudah dapat dikatakan prosedur perubahan terhadap undang melalui pembentukan omnibus law adalah tidak sejalan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011.

"Tentu akan ada pandangan yang sebaliknya. Kita ingin menyimak seperti apa argumentasi pemerintah dan DPR di MK nanti dalam menjawab persoalan prosedur ini," ucap dia.

Selain uji formil terkait prosedur pembentukan UU Ciptaker yang menerapkan pola Omnibus, Yusril juga menyoroti soal uji materiil.

Baca Juga: Ini yang Masyarakat Rasakan Setelah Gedung Cyber 1 Kabakaran

Disebutkannya mengingat cakupan masalah dalam UU Ciptaker yang begitu luas, maka setiap pemohon akan fokus terhadap pasal-pasal yang menyangkut kepentingan mereka.

"Kita tentu ingin menyimak apa argumen para Pemohon dan apa pula argumen yang disampaikan Pemerintah dan DPR dalam menanggapi permohonan uji formil dan materil tersebut," ujarnya.

PenulisR24/ibl


Loading...
Loading...