Pasca Kudeta, Polisi Myanmar Mengajukan Tuntutan Terhadap Aung San Suu Kyi
NLD sebelumnya mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kantornya telah digerebek di beberapa wilayah dan mendesak pihak berwenang untuk menghentikan tindakan yang disebutnya tindakan melanggar hukum.
Sementara itu, Kelompok Tujuh ekonomi dunia terbesar mengutuk kudeta tersebut dan mengatakan hasil pemilu harus dihormati. "Kami menyerukan kepada militer untuk segera mengakhiri keadaan darurat, memulihkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis, untuk membebaskan semua yang ditahan secara tidak adil dan untuk menghormati hak asasi manusia dan aturan hukum," kata G7 dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
Lebih dari 700.000 orang Rohingya terpaksa mengungsi ke negara tetangga Bangladesh setelah penumpasan brutal militer pada Agustus 2017 yang menurut PBB dieksekusi dengan "niat genosida".
Sementara itu, penentangan terhadap pemerintahan militer yang dipimpin Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing mulai muncul di Myanmar. Staf di banyak rumah sakit pemerintah di negara berpenduduk 54 juta orang itu berhenti bekerja atau mengenakan pita merah sebagai bagian dari kampanye pembangkangan sipil. Orang-orang di Yangon mengatakan mereka akan menunjukkan penentangan mereka terhadap kudeta militer dengan menggedor panci dan wajan lagi pada Rabu malam.
Suasana hiruk pikuk di malam hari yang berlangsung pada hari Selasa adalah tanda publik pertama dari protes terhadap perebutan kekuasaan pada hari Senin yang menempatkan kembali para jenderal dalam kendali penuh setelah periode singkat demokrasi elektif.
