Tantangan PKS Pada Jokowi Untuk Revisi UU ITE

Kamis, 18 Februari 2021 | 15:32 WIB
Politisi PKS Mardani Ali Sera. Foto: Internet Politisi PKS Mardani Ali Sera. Foto: Internet

RIAU24.COM -   Keseriusan Presiden RI Joko Widodo untuk merevisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ditanggapi politisi PKS Mardani Ali Sera.

Menurutnya, dia memberikan waktu selam 60 hari pada Jokowi untuk membuktikan keseriusannya itu.

Baca Juga: Semakin Memanas, Marzuki Alie Sebut Kepemimpinan Demokrat Arogan dan Otoriter

"Apresiasi niat revisi UU ITE. Kami tunggu satu bulan ini tindak lanjut niat baik ini," terangnya dikutip dari cnnindonesia.com, Kamis, 18 Februari 2021.

Menurutnya, UU yang harus di revisi itu ada pada Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE.

UU ini dinilai sering bersifat karet alias multitafsir di tengah masyarakat.

Bahkan, menurutnya, dua pasal itu berpeluang untuk melemahkan demokrasi Indonesia karena membuat masyarakat takut untuk bersuara.

Untuk diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR sudah membuka pintu bila pemerintah ingin memasukkan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Baca Juga: Pendiri Demokrat Berang Karena Disebut Wasekjen Untuk Istirahat di Rumah: Anda Baru Kemarin di Partai

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan revisi UU ITE sebenarnya terdaftar di Prolegnas jangka menengah 2020-2024.

Namun terbuka peluang perubahan beleid itu masuk ke daftar Prolegnas Prioritas 2021 jika disepakati oleh DPR, DPD, dan pemerintah.

PenulisR24/azhar



Loading...
Loading...