Usai Sholat Jumat, Taliban Akan Bentuk Pemerintahan Resmi di Afghanistan
Sebuah laporan Al Jazeera mengutip sumber Taliban yang mengatakan bahwa pemerintah sementara akan mencakup para pemimpin dari semua etnis dan latar belakang suku di negara itu. Namun, Taliban tidak menyebutkan durasi pemerintahan sementara. Harus dicatat bahwa keragaman etnis Afghanistan telah menjadi pusat politik dan konflik di negara itu, dengan tidak ada kelompok etnis tunggal yang menikmati mayoritas yang menentukan di negara berpenduduk 40 juta orang itu.
Sesuai laporan, kementerian utama dalam pemerintahan baru adalah peradilan, keamanan dalam negeri, pertahanan, urusan luar negeri, keuangan, informasi, dan penugasan khusus untuk urusan Kabul.
Menjelang pembentukan pemerintah, para pemimpin tertinggi Taliban di Kabul pada hari Rabu telah memulai pembicaraan tentang pembentukan pemerintahan baru. Menurut laporan, negosiasi yang sibuk sedang terjadi antara kepemimpinan Taliban dan Jaringan Haqqani mengenai pembentukan pemerintahan di Afghanistan.
Laporan juga menunjukkan bahwa militan telah merancang pemerintahan berdasarkan model Iran - sebuah republik Islam di mana Pemimpin Tertinggi adalah kepala negara dan otoritas politik dan agama peringkat tertinggi bahkan di atas presiden. Namun, Taliban sekarang menghadapi tantangan untuk mengatur negara berpenduduk 38 juta orang yang sangat bergantung pada bantuan internasional, dan memaksakan beberapa bentuk aturan Islam pada populasi yang jauh lebih berpendidikan dan kosmopolitan daripada ketika kelompok itu terakhir memerintah Afghanistan. pada akhir 1990-an.
Ribuan orang yang telah bekerja dengan AS dan sekutunya, serta hingga 200 orang Amerika, tetap berada di negara itu setelah pengangkutan udara besar-besaran berakhir dengan tentara AS terakhir terbang keluar dari bandara internasional Kabul tepat sebelum tengah malam Senin.
