Militer Myanmar Blokir Bantuan Bagi Warga Sipil yang Terlantar

RIAU24.COM -  Sebuah kelompok hak asasi manusia terkemuka mengatakan militer Myanmar mungkin telah melakukan kejahatan perang di negara bagian Karenni timur dengan menangkap pekerja kemanusiaan dan menghancurkan persediaan makanan yang dimaksudkan untuk orang-orang terlantar akibat konflik.

Dalam sebuah laporan baru pada hari Rabu, Fortify Rights mengatakan militer Myanmar telah menangkap setidaknya 14 pekerja bantuan di negara bagian Karenni, juga dikenal sebagai Kayah, sejak merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari.

Berdasarkan lebih dari 20 wawancara dengan orang-orang terlantar, pekerja kemanusiaan dan anggota kelompok bersenjata, Fortify Rights mengatakan militer juga telah melakukan serangan pembakaran, menjarah properti sipil dan menghancurkan makanan, obat-obatan dan pasokan bantuan lainnya.

“Memblokir bantuan dan menargetkan pekerja kemanusiaan dalam konteks konflik bersenjata adalah kejahatan perang,” kata Ismail Wolff, Direktur Regional Fortify Rights.

“Junta Myanmar menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan regional. PBB dan negara-negara anggota ASEAN harus segera mendukung bantuan darurat lintas batas bagi para pengungsi dan memastikan akuntabilitas atas kejahatan keji junta.”

Dugaan pemblokiran bantuan terjadi di tengah pertempuran sengit di negara bagian Karenni antara militer dan kelompok bersenjata, termasuk milisi yang didirikan oleh warga sipil setelah kudeta, yang dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat.