20 PDE Diberhentikan, Yong Sanusi: Ini Adalah Tindakan Keliru, Kadis PMD Harus Dievaluasi

Selasa, 25 Januari 2022 | 12:35 WIB
Sanusi anggota DPRD Bengkalis Komisi I Sanusi anggota DPRD Bengkalis Komisi I

RIAU24.COM -BENGKALIS - Komisi I DPRD Bengkalis menggelar Hearing bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis terkait surat permohonan kelarifikasi Gabungan Sahabat Pendamping Desa Ekonomi (GSPD) yang diberhentikan 

Dalam rapat tersebut Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi PKS Sanusi  SH.,M.H menilai langkah memutuskan kontrak 20 pendamping desa di musim pendemi covid-19 adalah tindakan keliru dan meminta Kadis PMD Bengkalis mengevaluasi kembali.

Hal tersebut dikatakan Sanusi ketika dikonfirmasi  melalui solulernya terkait hasil hearing antara DPRD dengan Dinas PMD Kabupaten Bengkalis, Senin 24 Januari 2022 kemarin.

Diutarakan Sanusi, sebelumnya Gabungan Sahabat Pendamping Desa Ekonomi (GSPD) yang mendapatkan nilai dibawah 60 mengirim surat ke Dinas PMD Bengkalis meminta klarifikasi terkait surat edaran hasil evaluasi pendamping desa tahun 2021 ditembuskan ke Komisi I DPRD.

Baca Juga: Lestarikan Budaya Agar Takhilang, Pemdes Pambang Pesisir Gelar Lomba Budaya se - Desanya

“Kami hearing dengan PMD menanyakan hal itu, memang yang disebutkan dalam surat itu yang diduga oleh kawan-kawan pendamping desa sebanyak 20 orang diberhentikan dan tidak disambung kontraknya ternyata benar, jadi yang nilai 60 kebawah itu tidak diperpanjang kontraknya karena berdasarkan hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh dinas PMD,"ungkap Yong Sanusi.

Sanusi mengatakan seharusnya Dinas PMD melakukan evaluasi itu untuk meningkatkan kinerja para pendamping desa, bukan malah mencari pembenaran untuk menyingkirkan orang itu dengan alasan hanya memiliki nilai dibawah 60, sementara dengan kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini masyarakat sangat membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga.

“Maka, kalau mengevaluasi untuk meningkatkan kinerja itu tidak ada masalah, tapi kalau evaluasi itu didasari atas kepentingan, itu tidak relevan apalagi kondisi saat ini, karena masyarakat butuh pekerjaan, terlebih masa covid ini, kan tidak etis jika dilakukan pemberhentian seperti itu,”tegasnya.

Jadi pemberhentian itu dikatakan Sanusi, bukan sebagai sebuah solusi. Dirinya menegaskan tidak ada teori yang menyebutkan, cara mengevaluasi kinerja seseorang dengan memberhentikan orang tersebut dari pekerjaannya.

 “Apakah dengan memberhentikan orang itu dapat menyelesaikan persoalan? Kan tidak !, cari dong solusi yang inovatif,”tegasnya.

Baca Juga: Semenisasi Sasaran ll TMMD Sudah Capai 25 Persen, Letda Arh Himawan: Semoga Akses Jalan Ini Sangat Layak

Anggota Frkasi PKS itu menyarankan jika Dinas PMD menilai ada beberapa dari pendamping desa itu yang memilki nilai dibawah standar, seharusnya dilakukan oleh PMD Bengkalis segera melakukan pembinaan kepada mereka. 

“tetapi tidak dilakukan oleh PMD, ujung-ujung ketika habis masa kontraknya, dengan berdasarkan hasil evaluasi, Dinas PMD tidak memperpanjang kontrak mereka. Sementara disisi lain dinas PMD membuka lowongan penerimaan pendamping desa yang baru,"katanya lagi.

Seharusnya sambung Sanusi, tenaga pendamping Desa yang sudah ada sekarang jangan dikurangi, melainkan diadakan penambahan supaya dapat menyerap tenaga kerja.

“Kalau memang dinas PMD membuka lowongan pendamping desa yang baru, bagi kita tidak ada masalah, silahkan saja, tetapi yang ada sekarang jangan diberhentikan, jangan diputuskan kontraknya,"kesal Sanusi lagi.

Yong Sanusi kembali menegaskan akan memperjuangkan tenaga pendamping desa yang akan diberhentikan itu, karena menurutnya, ini bagian dari ihktiar menjalankan sumpah jabatan yang diembannya sebagai Anggota Legislatif Kabupaten Bengkalis.

“Tidak ada sedikitpun kepentingan saya dalam memperjuangkan ini, saya ini disumpah untuk memperjuangkan masyarakat. Saya dari fraksi PKS, saya menolak keras,”bebernya lagi.

"Justru, kalau memang Dinas PMD ingin benar-benar meningkatkan kinerja instansinya, bukan pendamping desa yang di evaluasi, tetapi dinas PMD nya yang dievaluasi, dan masalah ini sudah saya sampaikan kepada Sekda, supaya tidak terjadi polemik dibawah. Jika perlu kadisnya kita evaluasi, mungkin ada sistem yang tidak beres di PMD Ini,”tegas Sanusi mengakhiri.

 

PenulisR24/hari


Loading...
Loading...