Soal Pembayaran Tarif PJU, Komisi II DPRD Bengkalis Panggil Pihak PLN, Dishub dan Perkimtan

Kamis, 19 Mei 2022 | 02:47 WIB
Komisi II DPRD Bengkalis saat menggelar rapat monitoring pembayaran tarif PJU Komisi II DPRD Bengkalis saat menggelar rapat monitoring pembayaran tarif PJU

RIAU24.COM -BENGKALIS - Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan kontrol Monitoring terhadap Penerangan Lampu Jalan (PJU) yang ada di Kabupaten Bengkalis sekaligus membahas teknik pembayaran tarif PJU, Selasa 17 Mei 2022 kemarin.

Dalam hal ini, Komisi II langsung mengundang pihak terkait seperti Manajer PLN Bengkalis, PLN Dumai, PLN Duri, Dinas Perkimtan, dan Dinas Perhubungan.

Sebagai Ketua rapat H Adri menegaskan, Komisi II ingin membangun komitmen bersama dari sisi pihak pengawasan dan Pemkab melalui OPD sebagai pihak pelaksana dalam memberikan pelayanan sepenuhnya kepada masyarakat yang berhubungan dengan penerangan jalan.

Baca Juga: Warga Harus Mengantri Puluhan Jam, Ketua DPRD Minta Pemerintah Bengkalis Serius Tanggapi Permasalahan Roro

Mengenai PJU, Komisi II mendorong Pemkab menggunakan sistem meterisasi di setiap daerah agar pembayaran energi listrik lebih akurat bila dibandingkan dengan sistem yang selama ini banyak digunakan yaitu non meterisasi, Pemkab Bengkalis juga dapat melakukan penghematan anggaran melalui sistem ini.

Seperti yang dikatakan anggota komisi II Zamzami Harun, pertemuan tersebut untuk mencari solusi agar pembayaran PJU dapat lebih murah juga mengatasi hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat.

Wakil ketua Komisi II Ruby Handoko meminta agar Pemkab Bengkalis dapat terus berkoordinasi dengan PLN khususnya mengenai pemasangan tiang listrik agar dapat digunakan untuk PJU.

Baca Juga: Permasalahan Antrian Roro Belum Juga Berakhir, Bayangkan Warga Harus Mengantri Hingga 20 Jam Lebih

H. Adri menyampaikan agar Pemkab dapat membentuk tim untuk turun ke kecamatan mendata potensi penggunaan jaringan listrik kemudian dituangkan dalam bentuk skema kedepan baik meterisasi dan non meterisasi untuk menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan. Jika sudah dapat berapa jumlah titik yang akan di meterisasi maka akan didapat jumlah anggaran kedepannya dan dapat diselesaikan per kecamatan.

Dishub sebagai dinas yang berwenang menyepakati apa yang disampaikan dan akan kembali melakukan survey bersama terkait jaringan listrik yang terpakai dan tidak terpakai, kabel atau tiang yang rusak, dan lain sebagainya melengkapi data yang sudah ada sebelumnya untuk pemetaan anggaran, PLN pun siap berkoordinasi dan mendukung serta membantu upaya Pemkab menggunakan sistem meterisasi ini.

"Semoga kesepakatan kita bersama hari ini dapat ditindaklanjuti, dan diharapkan Pemda dan PLN dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat karena telah memberikan pelayanan PJU hingga ke desa-desa,"pungkas Ketua Komisi II.

 

 

PenulisR24/hari


Loading...

Loading...