Tidak Hanya Mobil Mewah, Kendaraan BUMN dan TNI Juga akan Dilarang Gunakan Pertalite

Jumat, 17 Juni 2022 | 09:30 WIB
Ilustrasi/kompas Ilustrasi/kompas

RIAU24.COM - Pemerintah akan mengatur kembali penggunaan bahan bakar minyak (BBM) untuk masyarakat jenis RON 90 atau Pertalite di SPBU Pertamina.

Aturan terbaru menyebutkan bahwa pembelian pertalite akan diberhentikan untuk pengguna mobil mewah pada September mendatang. Regulasi baru itu keluar berdasarkan harga pertalite yang masih dibawah standar perekonomian dan untuk mengoptimalkan produksi masyarakat yang kurang mampu.

Menurut Kepala BPH Migas, Erika Retnowati kategori mobil mewah yang dilarang membeli pertalite adalah kendaraan yang memiliki Cubicle Centimeter (cc) yang besar pada mesin. 

Baca Juga: Tagar Bersih Bersih BUMN Trending, Erick Thohir Ungkap Mafia di 3 Perusahaan Besar BUMN

Erika menuturkan alasan dilihat dari cc mesin yang besar karena akan mengonsumsi BBM yang banyak dan mesin itu dirancang untuk tidak menggunakan pertalite yang dalam jangka panjang akan mengakibatkan mesin rusak.

Selain mobil mewah yang berdasarkan cc mesin, Erika juga menyebut kendaraan dinas TNI, Polri, dan BUMN juga akan dilarang untuk membeli Pertalite.

Erika mengungkapkan, BPH Migas akan bekerja sama dengan kepolisian dalam hal pengawasan di lapangan. 

"Jadi kendaraan dinas mobil TNI-Polri sama, nggak boleh menggunakan pertalite, termasuk mobil yang dimiliki BUMN," tuturnya dikutip dari jateng.tribunnews.com.

Baca Juga: Cerita Jemaah Haji Termuda Takalar, Gantikan Orangtua Setelah Jadi Yatim Piatu

Ia menuturkan, pihaknya sudah mengumpulkan data kriteria masyarakat yang berhak membeli pertalite. Nantinya, jika kebijakan itu berjalan sesuai rencana, konsumen akan diharuskan untuk menggunakan aplikasi MyPertamina dalam pembelian pertalite.

Lebih lanjut, Erika menjelaskan sejak pertalite ditetapkan sebagai bahan bakar subsidi, volume dan harga jualnya ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga, seharusnya tidak semua orang dapat membeli bahan bakar jenis itu di SPBU.

"Jadi kami tidak menggunakan data-data seperti Kemensos, tapi kami meminta siapa yang ditetapkan untuk didaftarkan dan registrasi melalui aplikasi digital. Sehingga operator bisa tahu, apakah konsumen tersebut sudah terdaftar dan berhak membeli Pertalite," ujarnya.

PenulisR24/tya


Loading...

Loading...