Menu

Komisi I DPRD Bengkalis Bahas Terkait Penyerapan ADD di Kecamatan Pinggir

Dahari 23 Jun 2022, 12:02
Rapat Komisi I bersama Kades di Kecamatan Pinggir
Rapat Komisi I bersama Kades di Kecamatan Pinggir

RIAU24.COM -BENGKALIS - Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis bersama kepala desa Kecamatan Pinggir membahas penyerapan APBD yang telah disahkan melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) di ruang rapat Camat Pinggir, pada Senin 20 Juni 2022 kemarin.

Sekretaris Camat Pinggir Suryati, menyampaikan beberapa hal terkait Alokasi Dana Desa (ADD) yang saat ini masih jadi persoalan di Kecamatan Pinggir. Dimana pada saat ini penyerapan alokasi dana desa di Kecamatan Pinggir sampai Juni 2022 baru 20% dan ada beberapa desa yang sudah mengajukan tahap ke dua untuk ADD yakni Desa Pangkalan Libut, Balai Pungut, dan Desa Sungai Meranti. Seperti yang saya sampaikan untuk dana desa yang dari provinsi sudah 40% pencairan seluruh desa se-Kecamatan Pinggir.

Terkait dana Bermasa di Kecamatan Pinggir masih dalam proses, ada tiga desa yang sudah mengajukan yaitu Desa Balai Pungut, Sungai meranti, dan Pangkalan Libut. Namun ada beberapa hambatan di desa sehingga pada hari ini baru tiga desa yang mengajukan pencairan untuk dana Bermasa.

"Saya mengusulkan untuk dilakukan sosialisasi khusus di kecamatan-kecamatan dan melibatkan dari setiap desa terdiri dari kepala desa, BPD, sekretaris desa dan KAUR desa karena empat orang ini yang berperan penting untuk pencairan dana Bermasa tersebut," ujarnya.

Sementara, Sanusi anggota Komisi I DPRD kabupaten Bengkalis meminta penjelasan terkait dana Bermasa yang menjadi program unggulan pemerintah daerah. Dimana apabila belum terealisasikan akan coba ditanyakan ke PMD persoalan yang menjadi masalah di desa-desa perihal anggaran 1 M.

"Selain itu perihal teknis untuk melakukan pengisian data di aplikasi atau pengentrian yang menjadi persoalan karena belum dapatnya sosialisasi yang cukup signifikan dari pemerintah daerah, terutama PMD juga akan kita mintakan jawabannya. Hal ini menjadi masukan bagi kami di komisi I untuk melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah agar masalah ini cepat dan segera ditindaklanjuti," ungkap Sanusi.

Halaman: 12Lihat Semua