Kemenkeu Kucurkan Dana Tahapan Pemilu di 2022 Senilai Rp3,6 Triliun, Tito Karnavian: Tolonglah Berempati

Jumat, 12 Agustus 2022 | 10:12 WIB
Mendagri, Tito Karnavian sebut agar KPU lebih bijak lagi dalam penggunaan dana untuk Pemilu 2024 /sepositif.com Mendagri, Tito Karnavian sebut agar KPU lebih bijak lagi dalam penggunaan dana untuk Pemilu 2024 /sepositif.com

RIAU24.COM Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebut dana sebesar Rp3,6 triliun yang telah dikucurkan Menteri Keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai cukup untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2024 di tahun ini.

Baca Juga: NasDem Usung Anies Baswedan Jadi Presiden, Pengurus di Daerah Siap Menangkan

Tito mengatakan, menurutnya anggaran Rp3,6 T itu bahkan bisa berlebih. Pendapatnya ini disampaikannya dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XV di Kota Padang, Selasa 9 Agustus 2022.

"Sudah saya cek, anggaran yang diajukan KPU itu Rp8 triliun. Yang dipenuhi Menteri Keuangan Rp3,6 triliun. Ini untuk tahapan Pemilu di tahun 2022 tidak masalah," ujar Tito dalam keterangannya, Kamis (11/8/2022) dikutip sindonews.

Ia menjelaskan, pengajuan anggaran yang belum dicairkan sekitar Rp4,4 triliun adalah untuk pembangunan sarana prasarana. Seperti membangun kantor KPU, renovasi kantor KPU hingga pembangunan gudang logistik KPU.

Namun, mengenai pencairan dana untuk Pemilu ini, Tito mengatakan agar KPU dapat bijak perihal dana tersebut karena keungan negara saat ini masih fokus pemulihan ekonomi setelah Pendemi Covid 19.

"Saat ini untuk membangun itu, tolonglah berempati terhadap situasi. Karena pemerintah ada prioritas lain termasuk penanganan ekonomi," tegasnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan bahwa KPU pusat hingga daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, Pemda memiliki gedung-gedung tertentu yang dapat dimanfaatkan KPU sebagai gudang logistik.

Baca Juga: Ini Kata Gibran Soal Jokowi Jadi Cawapres 2024

Lebih lagi Tito menyarankan, bagi KPU yang belum punya kantor,  supaya mengirimkan data kepada Mendagri untuk nanti ditelusuri jalan keluarnya.

"Kalau perlu gudang, pakai saja fasilitas Pemda. Silakan dibuat datanya nanti saya sampaikan kepada kepala daerah," pungkasnya.

(***)

PenulisR24/tya


Loading...
Loading...