Menu

Kader PPP di Riau Demo Kantor DPW, Minta Kembalikan SK Kepemimpinan DPC PPP Pelalawan Sesuai Rekomendasi

Riko 26 Jan 2023, 16:26
Massa FPP menggelar aksi di kantor DPW PPP Riau terkait SK kepengurusan DPC PPP Pelalawan tak sesuai rekomendasi
Massa FPP menggelar aksi di kantor DPW PPP Riau terkait SK kepengurusan DPC PPP Pelalawan tak sesuai rekomendasi

RIAU24.COM - Sejumlah massa yang tergabung dari Forum Penyelamat Partai (FPP) DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pelalawan menggelar aksi di kantor DPW PPP Riau jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Kamis (26/01/2023). Dalam aksi ini FPI meminta mengembalikan SK kepemimpinan DPC PPP Pelalawan tersebut sesuai rekomendasi DPW PPP sesuai nomor: 108/IN/DPW/XII/2021.

Korlap FPP Dedi Azwandi mengatakan ada tiga tuntutan FPP kepada DPW PPP Riau dalam aksi ini, pertama mengembalikan SK kepemimpinan DPC PPP Pelalawan sesuai rekomendasi DPW PPP sesuai nomor: 108/IN/DPW/XII/2021. Kedua mengusut tuntas oknum PPP yang merubah SK rekomendasi dan ketiga meminta mahkamah partai untuk mengembalikan SK sesuai rekomendasi DPW PPP Riau nomor: 108/IN/DPW/XII/2021.

"Jadi dalam aksi ini kita minta kejelasan kenapa Junaidi Purba yang direkomendasikan namun yang  sampai ke kita kepengurusan Yose  Indrawan yang bukan turunan dari pusat,"katanya.

Sementara itu Dedi Putra wakil ketua organisasi, kaderisasi dan keanggotaan (OKK) DPW PPP Riau yang ikut menerima aksi mengatakan akan mempelajari tiga tuntutan itu. Namun perlu dijelaskan katanya apa yang suarakan terkait SK kepengurusan DPC PPP Pelalawan ini, DPW tidak mengeluarkan SK dan sifatnya hanya meneruskan rekomendasi ke DPP hasil musyawarah cabang. 

"Dan apa yang terjadi saat ini, kita akan coba pelajari dimana diskomunikasinya dan dimana letak kesalahannya. Kami akan mengembalikannya ke DPP untuk meninjau kembali. Dan kalau memang ada kesalahan -kesalahan kita akan dicoba kita perbaiki kita luruskan,"ujarnya.

Terkait SK kepengurusan DPC PPP Pelalawan yang dikeluarkan DPP, Dedi mengatakan sampai saat ini SK itu masih berlaku karena sudah keputusan DPP. Namun apa yang menjadi tuntutan FPP ini pihaknya akan mempelajari bersama.

Halaman: 12Lihat Semua