Inggris Akan Memperkenalkan Undang-undang Baru untuk Menindak Migran Ilegal
Dua tahun terakhir melihat jumlah migran yang tiba di pantai Inggris berlipat ganda. Mengatasi masalah migran adalah salah satu dari lima prioritas utama yang digariskan oleh Perdana Menteri Rishi Sunak pada Januari.
Partai Sunak menurut Reuters merana dalam jajak pendapat, dan PM itu bahkan menghadapi tekanan dari anggota parlemen partainya untuk menemukan solusi yang tepat.
Sesuai laporan The Sun on Sunday, undang-undang baru yang diusulkan akan berarti bahwa klaim suaka dari semua orang yang tiba di negara itu dengan perahu kecil akan dinyatakan tidak dapat diterima. Mereka kemudian akan dipindahkan ke 'negara ketiga yang aman' sesegera mungkin.
Tahun lalu, mantan Perdana Menteri Boris Johnson menyetujui kesepakatan untuk mengirim puluhan ribu migran lebih dari 4.000 mil jauhnya (6.400 km) ke Rwanda; sebuah negara yang telah dituduh melakukan catatan hak asasi manusia yang buruk oleh Komisaris Tinggi Inggris untuk Rwanda.
Sentimen ini dibagikan oleh beberapa negara Eropa, enam di antaranya bahkan menyatakan keprihatinan mereka untuk hal yang sama melalui surat terbuka yang menandai Hari Hak Asasi Manusia pada tahun 2015.
Menurut Reuters, penerbangan pertama di bawah kesepakatan itu direncanakan pada Juni tahun lalu, tetapi diblokir oleh perintah menit terakhir dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR). Legalitas strategi itu juga ditantang oleh peninjauan kembali di Pengadilan Tinggi London.
