Plt Sekda Bengkalis Pertanyakan Ekosistem Pariwisata dan Perkebunan Kepada OJK Pusat
Kami Pemerintah Daerah sambung Ersan, terus melakukan pengembangan dan pembinaan terkait permasalahan yang dihadapi, ada dua alternatif yang kami lakukan pertama, disektor kepariwisataan Pemerintah Daerah selalu menganggarkan dana dari APBD dan APBN. Yang kedua melalui investor.
"Untuk itu kami berharap apakah bisa seandainya TPAKD daerah ingin mengembangkan sektor homestaynya masyarakat supaya penginapan di Pulau Rupat semakin berkembang, apakah TPAKD bisa menjadi penjamin, karena jika masyarakat mengajukan pinjaman di Bank pasti ditanya persyaratan dan anggunannya dan ini tentu menjadi berat bagi masyarakat untuk mengembangkan secara mandiri," ujarnya.
Karena Kabupaten Bengkalis sangat fokus pada pengembangan di Pulau Rupat tambahnya lagi, pada tahun ini kita akan melaksanakan pembangunan RSUD di Pulau Rupat, untuk itu kami berharap pihak Bank bisa memudahkan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan pelaku usaha salah satunya di sektor kepariwisataan.
Tidak hanya itu, Plt Sekda Bengkalis dr Ersan juga mempertanyakan terkait pada sektor perkebunan. Karena daerah kita Kabupaten Bengkalis termasuk kawasan gambut.
Ketika para pelaku perkebunan ingin melakukan peminjaman di Bank untuk mengembangkan perkebunannya, pihak Bank tidak bisa menerimanya karena anggunannya tidak termasuk dalam persyaratan disebabkan lahan yang ada di Kabupaten Bengkalis termasuk kawasan gambut.
"Apakah tidak bisa di TPAKD bisa menjadi agreements antara kita bersama pihak Bank sehingga persyaratan Bank kompensional dikhususkan untuk pengembangan disektor Pariwisata dan Perkebunan," pungkasnya.
