DPRD Bahas Ranperda Penyertaan Modal Bersama BRK Syariah, Berikut Hasilnya
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Fajar Restu Febriansyah memaparkan, Bank Riau Kepri Syariah saat ini dimiliki 21 kabupaten/kota dan ada 2 provinsi diriau dan kepulauan riau dengan total setoran modal sebesar 1,2 Triliun. Saat ini Kabupaten Bengkalis memiliki posisi saham ke 2 terbesar setelah provinsi Riau dan apabila dilihat ada pergeseran komposisi.
"Terjadinya penuruan persentase di sebabkan oleh pemerintah kota lain melakukan setoran modal di Tahun 2022, pemerintah provinsi riau melakukan setoran modal sebesar 100 Milyar sehingga menyebabkan komposisi pemilik modal pemerintah kota lainnya mengalami penurunan dan penurunan ini tidak saja terjadi di Kabupaten Bengkalis tetapi juga terjadi di Kabupaten lainnya,"ujar Fajar Restu.
Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah Bengkalis Syamsir menyampaikan bahwa, penyertaan modal ini merupakan kekayaan terpisahkan yang harus dibuat regulasi peraturan penyertaan modal.
"Pemda Bengkalis sudah memiliki Perda No 3 Tahun 2019 berdasarkan regulasi Perda Gubri No. 3 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk badan hukum pembangunan daerah dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas Bank Riau Kepri Syariah maka Pemda Bengkalis harus melakukan regulasi perubahan Perda. Pada prinsipnya Pemda Bengkalis mendukung untuk mempercepat proses ini, untuk selanjutnya kami akan berkonsultasi ke biro hukum apakah Perda ini bisa dilakukan perubahan atau dibentuk Perda baru," ucapnya.
Sementara itu, Abdul Kadir menyarankan kepada Bank Riau Kepri Syariah bahwa pentingnya pelayanan dan pendidikan terhadap masyarakat, dimana Bank Riau harus mampu menjangkau sampai ke kampung-kampung dalam melayani masyarakat dan memberikan sosialisasi ke masyarakat supaya mau menabung.
"Dengan adanya pemerataan pelayanan kepada masyarakat yang berada di desa-desa maka masyarakat juga bisa merasakan manfaat yang diberikan oleh BRK Syariah karena dalam hal ini pemerintah Bengkalis mengikuti penyertaan modal ke Bank Riau Kepri Syariah maka masyarakat layak untuk mendapatkan pelayanan, kemudian pemerataan dapat dilakukan dengan baik sehingga masyarakat desa bisa menyimpan uang di Bank,"ungkap Abdul Kadir.
