Darusman mengatakan komisi hak asasi manusia, yang dikenal sebagai Komnas HAM, berkewajiban untuk menyelidiki mengingat bahwa perusahaan milik negara tunduk pada kontrol dan pengawasan pemerintah.

Pelapor khusus PBB untuk Myanmar melaporkan pada bulan Mei bahwa militer Myanmar telah mengimpor setidaknya $ 1 miliar senjata dan bahan terkait sejak kudeta, sebagian besar dari Rusia, Cina, Singapura, Thailand dan India.

(***)