Dinas TPHP Bengkalis Siapkan Program Prioritas
RIAU24.COM -BENGKALIS- Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan pertemuan Forum Perangkat Daerah (FPD), Kamis 22 Februari 2024 kemarin.
Kegiatan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86/ 2017 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah oleh masing-masing perangkat daerah dimaksudkan menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) yang sinkron dengan isu, tema dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 mendatang.
Kepala Dinas TPHP, H. Tarmizi, M.Si di ruang rapat lantai dua Kantor Dinas TPHP Jalan Pertanian ini, FPD dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkalid, Wan Zulkarnanda dan beberapa staf, perwakilan dinas terkait, para kepala bidang (Kabid) Dinas TPHP, Kepala UPT BPP di lingkungan Dinas TPHP serta dari perguruan tinggi.
Kesempatan ini, Kepala Dinas TPHP, Tarmizi menjelaskan, bahwa angka sementara untuk realisasi produksi tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2023 sebesar 17.352,42 ton hal ini dirasa masih jauh dari harapan jika mengacu kepada tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas TPHP 2021-2026 yakni sebesar 30.828,19 ton yang artinya capaian sampai dengan tahun 2023 terhadap target akhir Renstra tahun 2026 hanya sebesar 56,29%. Bahkan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 18.752,73 ton maka pada tahun 2023 terjadi penurunan produksi sebesar 1.400,31 ton.
Penurunan produksi ini disebabkan oleh penurunan luas tanam dan luas panen serta adanya beberapa lokasi yang panen di bulan Januari 2024 sehingga laporan panennya bergeser di tahun 2024.
Adapun penurunan luas tanam dan luas panen disebabkan oleh beberapa hal diantaranya terjadinya gagal semai dan gagal panen akibat banjir, alih fungsi lahan menjadi tanaman sawit, adanya beberapa lahan sawah yang terkena pasang air laut sehingga masuknya air asin ke areal persawahan, tidak adanya keberlanjutan alokasi program IP 200 akibat keterbatasan anggaran dan juga akibat beberapa hal lainnya.
