RIAU24.COM - Pakar Korupsi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Nur Rachmat Yuliantoro menyebut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding serta KKKS periode 2018–2023 sarat politis.

Hal ini karena banyaknya pihak yang dilibatkan dalam kasus korupsi tersebut dikutip dari inilah.com, Rabu 5 Maret 2025.

"Korupsi di Pertamina pastilah melibatkan banyak orang. Terlepas dari pernyataan Ahok, kasus ini nilai politisnya besar. Sekali lagi ini menunjukkan elite mengakali peraturan untuk kepentingan mereka sendiri, lagi-lagi rakyat yang harus menanggung akibatnya," ujarnya.

Bicara soal bukti yang dimiliki mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebaiknya diserahkan saja kepada penyidik di Kejaksaan Agung (Kejagung) saat dipanggil untuk pemeriksaan.

Dia khawatir jika Ahok berinisiatif memberikan barang bukti, justru berpotensi lenyap.

"Jika Ahok punya bukti-bukti siapa saja yang terlibat, mungkin lebih baik ketika ia diminta secara hukum untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut. Jika dia berinisiatif untuk menyerahkan sebelum ada permintaan yang sah secara hukum, bisa jadi senjata untuk memusnahkan bukti atau dugaan pencemaran nama baik," ujarnya.