Pengecualian tambahan diharapkan dapat menghindari gangguan terhadap rantai pasokan chip global.

Pejabat dari Departemen Perdagangan belum mengomentari secara spesifik rancangan aturan tersebut, tetapi Menteri Howard Lutnick sebelumnya mengatakan kepada anggota parlemen bahwa sekutu akan tetap diizinkan untuk membeli chip AI, asalkan dikelola oleh operator pusat data dan penyedia layanan cloud yang disetujui AS.

CEO Nvidia Jensen Huang pernah menyatakan di masa lalu bahwa tidak ada bukti pengalihan chip, meskipun ia tidak merujuk ke negara mana pun secara khusus.

Sementara itu, pejabat Malaysia dan Thailand belum memberikan tanggapan resmi, meskipun Malaysia telah menekankan perlunya kebijakan yang konsisten dan transparan dari AS.

Langkah ini menandai perubahan penting dalam kebijakan teknologi AS, yang dapat mengubah lanskap pengembangan AI di Asia Tenggara dan semakin memperdalam kesenjangan teknologi antara Tiongkok dan Barat.

Apakah lebih banyak negara akan ditambahkan ke daftar terbatas masih harus dilihat, tetapi para pejabat belum mengesampingkan tindakan yang lebih luas.