“Permasalahan utamanya adalah belum adanya regulasi harga, sehingga harga kelapa sangat tergantung pasar. Selain itu, petani masih lemah dalam pengolahan hasil, yang menyebabkan nilai jual tetap rendah,” jelas Defris.

Komisi II DPRD Provinsi Riau mendorong Dinas Perkebunan untuk segera merumuskan langkah strategis dalam mengatasi persoalan tersebut, termasuk kemungkinan pembentukan koperasi atau korporasi petani serta peningkatan kapasitas pengolahan produk kelapa.

Rapat kerja ini diharapkan menjadi titik awal bagi perbaikan sistem tata niaga kelapa di Riau guna meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut.