“Kalau konsep TBK hanya diukur dari metodologi pemilihan ketum, bagi saya itu belum bisa memenuhi syarat sebagai TBK. PSI harus punya penerapan yang komprehensif, tidak hanya e-voting sebagai simbol keterbukaan,” ujarnya.

Menurut Iwan, kelahiran PSI sejak awal memang dimaksudkan untuk melanggengkan pengaruh Jokowi setelah masa jabatannya sebagai presiden berakhir. 

“Pasca berkuasa 10 tahun, Jokowi harus punya partai agar tetap eksis dan punya kekuatan di kancah politik Indonesia,” ujarnya. 

Dengan partai sendiri, kata dia, Jokowi punya jalur politik untuk tetap relevan dan sekaligus melindungi anak serta menantunya yang kini juga terjun ke dunia politik.

Kritik tajam terhadap klaim netralitas PSI ini semakin menguat setelah proses pemilihan ketua umum melalui e-vote menempatkan Kaesang sebagai pemenang mengalahkan dua kandidat lain: Ronald A. Sinaga dan Agus Mulyono Herlambang. Proses itu berlangsung cepat dan disambut riuh para kader, sebagian besar di antaranya adalah loyalis Jokowi yang dikenal publik.

Hingga saat ini, Jokowi belum menjawab tegas apakah dirinya akan menjadi bagian struktural dari PSI. Namun, posisinya sebagai figur sentral yang secara terbuka menyatakan dukungan penuh, pidato dalam kongres, serta relasi biologis dengan ketua umum partai, menjadikan klaim “bukan partai keluarga” sulit dicerna publik tanpa skeptisisme.