RIAU24.COM -Pengamat politik Rocky Gerung dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo melontarkan kritik tajam terhadap situasi politik nasional dalam sebuah forum diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube. Keduanya menyoroti kebijakan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengaitkannya dengan warisan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai masih menyisakan persoalan.

Rocky Gerung dalam kesempatan itu menyampaikan pandangan keras mengenai kebijakan yang ditempuh Presiden Prabowo sejak awal kepemimpinannya. Ia menyebut ada sejumlah kesalahan mendasar, mulai dari janji kampanye yang dianggap tidak realistis, hingga kebijakan pembangunan yang dinilai tidak tepat sasaran. Ia menyebut janji menghadirkan ribuan mobil SMK sebagai kesalahan pertama, sementara alokasi dana yang tidak jelas, penggunaan APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga tuduhan terkait legalitas ijazah Presiden Prabowo disebut sebagai kesalahan berikutnya.

“Kesalahan pertama Prabowo adalah menjanjikan 6.000 mobil SMK. Kesalahan kedua, di kantongnya tidak dia keluarkan Rp11 triliun. Kesalahan ketiga, dia hamburkan APBN untuk bangun IKN. Dan kesalahan keempat Prabowo adalah dia diduga keras memalsukan ijazahnya,” kata Rocky dalam forum tersebut.

Ia juga mempertanyakan legitimasi moral kepemimpinan Prabowo. Menurutnya, kemenangan dalam kontestasi elektoral tidak serta-merta bermakna kemenangan moral. Rocky menilai kemenangan Prabowo merupakan hasil dari transaksi politik yang harus diubah menjadi kekuatan moral jika ingin mendapatkan legitimasi penuh di mata publik.

“Pak Prabowo terpilih secara elektoral. Tapi hasil kekuatan elektoral itu adalah hasil transaksi politik. Bisa enggak dia ubah itu jadi kekuatan moral? Itu yang perlu kita beritahu pada presiden. Bring moral back into politics,” ujarnya.

Selain mengkritik Prabowo, Rocky juga menyampaikan penilaian keras terhadap Presiden Jokowi. Ia menyinggung soal keterlibatan anggota keluarga Jokowi dalam politik praktis. Menurut Rocky, meskipun langkah Jokowi tidak melanggar konstitusi, tindakan itu telah melanggar prinsip perlindungan anak.