Istilah “Geng Solo” muncul untuk merujuk pada lingkaran kekuasaan yang dianggap masih memiliki pengaruh besar terhadap jalannya pemerintahan.

Sejumlah isu yang dinilai berpotensi memicu keresahan publik, seperti rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen, polemik gas subsidi, kasus dugaan bensin oplosan, hingga kebijakan pemblokiran rekening masyarakat oleh PPATK, dikaitkan dengan desain tersebut.

Meski pernyataan Rocky Gerung dan Gatot Nurmantyo menarik perhatian luas, sejumlah kalangan menilai perlu ada verifikasi lebih jauh terhadap klaim yang diajukan.

Tuduhan serius seperti dugaan pemalsuan ijazah, misalnya, membutuhkan bukti hukum yang jelas dan proses pembuktian di ranah yudisial, bukan hanya opini yang dilontarkan di ruang publik.

Sementara itu, seruan Gatot mengenai pengaruh kekuatan modal dalam demokrasi dianggap sejalan dengan kegelisahan banyak pihak mengenai biaya politik yang tinggi dan peran oligarki dalam menentukan arah kebijakan negara.

Hingga saat ini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang disampaikan Rocky dan Gatot. Namun, dinamika yang berkembang menunjukkan bahwa ruang publik masih diwarnai perdebatan keras antara kelompok yang kritis terhadap pemerintahan dengan mereka yang memilih untuk mendukung langkah konsolidasi politik di awal masa jabatan Presiden Prabowo.