“Ada krisis keadilan karena masyarakat adat mengalami kriminalisasi. Ada krisis ekologi karena hutan adat dan tanah gambut dihancurkan demi kepentingan korporasi. Bahkan ada krisis marwah adat, khususnya di Kampung Tumang sebagai kampung tua,” jelas Taufik.

 

LAMR Siak dalam pertemuan tersebut menyampaikan tiga poin sikap utama:

 

Menjaga marwah adat dan masyarakat Siak karena Bupati adalah representasi Kabupaten Siak.

Mendorong pencabutan izin PT SSL oleh Kementerian Kehutanan jika terbukti melanggar ketentuan perizinan.