“Kami sangat mendukung aturan ini, tapi tanpa persiapan dan sosialisasi yang memadai justru bisa menimbulkan kelangkaan BBM di wilayah perairan. Itu akan berdampak pada lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat,” jelas Saipudin.

Atas dasar itu, BPC HIPMI Inhil, GMNI, dan GKRM sepakat untuk mendesak BPH Migas memberikan perpanjangan waktu penerapan aplikasi XSTAR, hingga pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan dan Dinas Perikanan benar-benar siap mengeluarkan surat rekomendasi bagi masyarakat.

“Kami juga akan menyampaikan surat resmi kepada BPH Migas agar perpanjangan waktu ini dikabulkan, demi kelancaran distribusi BBM subsidi di Inhil,” tutup Rio.*