"Diskusi ini diharapkan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Febri Mujiono menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham untuk memastikan produk hukum daerah selaras dengan regulasi nasional dan memberikan kepastian hukum. “Rapat ini bertujuan memperkuat kelembagaan agar selaras dengan kebijakan nasional. Kami juga menekankan pentingnya pos bantuan hukum hingga tingkat desa, sehingga dapat mengurangi kasus ke pengadilan sekaligus menghemat anggaran,” jelasnya.

Wakil Ketua Pansus, Fakhtiar Qadri, menambahkan bahwa masukan dari Kemenkumham menjadi bahan penting dalam melengkapi data sebelum Ranperda disahkan. Hal senada disampaikan anggota Pansus lainnya, Zamzami Harun, yang mengingatkan agar tim penyusun Ranperda saling bekerja sama dan berkolaborasi demi menghasilkan peraturan yang berkualitas dan implementatif.

Menutup audiensi, Sanusi kembali menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Riau. “Terima kasih atas sambutan, saran, dan masukan yang diberikan. Hasil koordinasi ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Ranperda selanjutnya,” ungkapnya.

Kegiatan audiensi berjalan tertib dan lancar, mencerminkan komitmen bersama untuk mendukung perumusan regulasi yang tepat dalam rangka penguatan Perda LAMR Kabupaten Bengkalis.