Menurut Rocky, ketika seorang Menhan menyatakan ada “negara dalam negara”, maka logika publik secara otomatis tertuju pada kepala negara yang memegang otoritas tertinggi saat fasilitas tersebut dibangun dan dioperasikan. Dengan kata lain, ia mempertanyakan dasar legitimasi keberadaan bandara yang berjalan tanpa instrumen kedaulatan negara. 

Rocky menekankan bahwa perkembangan industri besar seperti Morowali tidak berdiri sendiri. Tumbuhnya smelter, masuknya investasi, hingga kebutuhan transportasi logistik pasti melewati proses perizinan yang panjang. 

Oleh karena itu, apabila sebuah bandara ada namun tidak berada di bawah kendali negara, maka publik patut menduga adanya persetujuan implisit dari kekuasaan masa lalu. 

Bandara Tanpa Pengawasan: Dari Risiko Keamanan hingga Dugaan Aliran Kepentingan

Pernyataan Menhan menyingkap pertanyaan yang lebih luas: bagaimana mungkin sebuah fasilitas setingkat bandara beroperasi di luar radar negara?
Rocky memperluas argumen dengan menyebut risiko strategis yang tersimpan di baliknya—mulai dari potensi penyusupan alat-alat pemantau (chips), aktivitas lalu lintas orang tanpa dokumen resmi, hingga kebocoran data geospasial wilayah strategis Indonesia bagian timur.