“Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Riau. Dalam perjalanan satu tahun ini masih terdapat hal-hal yang belum maksimal. Namun, kami tidak berhenti, sejak saya ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur, fokus besar saya adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” tuturnya.

Diterangkan, untuk memperkuat kemandirian fiskal, Pemprov Riau membentuk tim optimalisasi PAD lintas instansi. Tim tersebut juga melibatkan DPRD serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna memastikan langkah yang diambil terintegrasi dan terukur.

Langkah konkret lainnya adalah memperkuat digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Dengan sistem yang lebih transparan dan terintegrasi, potensi kebocoran dapat ditekan sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi.

Selain itu, Pemprov Riau juga mendorong agar investasi yang masuk ke daerah menggunakan rekening Bank Riau Kepri Syariah atau Bank Riau Kepri Syariah sebagai bagian dari penguatan ekosistem keuangan daerah.

“Sehingga, dividen yang dihasilkan dapat kembali untuk masyarakat Riau. Target kita jelas, potensi PAD akan bertambah hingga tiga sampai lima triliun yang kita dapat nanti dari pajak kendaraan, pajak bahan bakar, dan termasuk air permukaan,” terangnya.

Dengan upaya peningkatan PAD yang signifikan, Pemprov Riau optimistis dapat memperkuat kemandirian fiskal tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.