RIAU24.COM - Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menyebut pihaknya tak akan mau diatur-atur oleh negara perihal masa jabatan ketua umum partai politik.

Hal ini karena masa jabatan murni merupakan urusan internal partai, dikutip dari rmol.id, Jumat, 24 April 2026.

Tambahnya, terjadi perbedaan mendasar antara pengelolaan organisasi bisnis, pemerintahan, dan partai politik. 

Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan partai tidak bisa disamakan dengan organisasi lain.

"Apa yang diusulkan KPK pada prinsipnya bisa dipahami, namun harus dibedakan antara manajemen organisasi bisnis, pemerintahan, dan partai politik," sebutnya.

Seharusnya pemerintah mengurusi hal yang lebih mendesak yakni memastikan adanya pemisahan yang tegas antara kepentingan partai dan tanggung jawab dalam pemerintahan.