Bupati Siak Afni Z menyampaikan, masih terdapat banyak wilayah kampung dan kelurahan yang belum terjangkau SPBU atau lembaga penyalur resmi.

“Sebanyak 50 kampung dan kelurahan di Kabupaten Siak berada jauh dari SPBU, bahkan ada yang harus menempuh jarak hingga 80 kilometer seperti di Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan pelarangan pengecer menjual BBM subsidi turut berdampak pada kesulitan masyarakat mendapatkan bahan bakar, khususnya di daerah terpencil.

Beberapa dampak yang dirasakan antara lain terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, terutama petani, nelayan, dan pelaku UMKM, serta munculnya risiko distribusi BBM tidak resmi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Forkopimda mendorong sejumlah langkah strategis, di antaranya pengusulan sub penyalur BBM berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024.

Pemerintah daerah juga akan melakukan inventarisasi wilayah yang belum terlayani sebagai dasar percepatan penetapan sub penyalur.