"Kami tentu koordinasinya dengan Pimpinan DPR. Prinsip dasarnya, karena di dalam Prolegnas 2026 Komisi II DPR RI ditugaskan untuk menyusun draf naskah akademik dan draf RUU Pemilu," sebutnya. 

Tambahnya, proses revisi UU Pemilu yang akan berlangsung di Panja nanti akan menjaga ketentuan meaningful participation.

"Dan seluruh prosesnya pasti akan kami lakukan dengan transparan dan akuntabel, terbuka," ujarnya.