Bupati Kasmarni Serahkan SK CPCL dan MoU Kemitraan
Kasmarni berharap langkah tersebut dapat menjadi contoh bagi perusahaan perkebunan lainnya agar tidak hanya berorientasi pada pengelolaan usaha, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas investasi.
“Investasi jangan hanya menguntungkan perusahaan. Masyarakat di sekitar wilayah operasional juga harus mendapatkan manfaat. Perusahaan boleh berkembang, tetapi kesejahteraan masyarakat harus ikut meningkat. Itulah esensi kemitraan yang sesungguhnya,” tegas Kasmarni.
Ia menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan perkebunan berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan.
Apabila ketersediaan lahan tidak memungkinkan, pelaksanaan FPKMS dapat dilakukan melalui kegiatan usaha produktif bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021, dengan tetap memperhatikan mekanisme dan ketentuan penghitungan Nilai Optimum Produksi (NOP).
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 105/KPTS./HK.160/E/09/2025, penetapan NOP kebun kelapa sawit PT Darmali Jayalestari telah mencakup areal seluas 809,22 hektare. Sementara dari total areal perkebunan yang dikelola seluas 1.109,44 hektare, masih terdapat sekitar 300,22 hektare yang belum dilakukan penghitungan NOP.
Untuk itu, Kasmarni meminta perusahaan agar tidak berhenti pada komitmen yang telah dituangkan dalam kesepakatan, tetapi segera menuntaskan seluruh kewajiban FPKMS sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.